Liputan6.com, Garut - Seiring datangnya bulan Ramadan, kabar bahagia diterima ratusan korban banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada September tahun lalu. Pemerintah kabupaten setempat segera memprioritaskan pembangunan 874 rumah tapak untuk korban banjir bandang Garut.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyatakan total kebutuhan rumah tapak bagi seluruh korban terdampak banjir mencapai 1.303 unit. Namun, hasil validasi dan verifikasi terbaru yang menjadi prioritas penanganan mencapai 874 unit.
"Dari 874 unit yang dibutuhkan itu, sudah 439 unit sudah disanggupi dari beberapa lembaga," ucap Helmi di Rumah Dinas Wakil Bupati Garut, Jalan Patriot, Garut, Selasa, 30 Mei 2017.
Menurut Helmi, kekurangan rumah tapak sebenarnya sudah terpenuhi melalui bantuan dari pemerintah maupun lembaga swasta. Namun, proses pemenuhannya dilakukan secara bertahap.
"Kami ingin secepatnya (selesai). Soalnya di penampungan jadi beban pemerintah. Makin cepat pindah makin ringan (beban pemerintah). Tapi dalam pelaksanaannya, bantuan itu bertahap," tutur dia.
Baca Juga
Advertisement
Selain skala prioritas bagi 874 rumah tapak, Pemkab Garut juga telah menyiapkan 519 rumah tapak yang diperuntukkan bagi warga di zona bahaya sepanjang Sungai Cimanuk.
"Daerah seperti Paminggir, Pakuwon, Cimacan, dan Lapang Paris itu harus tetap direlokasi, tapi kami masih menunggu zonasinya dari BBWS Cimanuk," sebut dia.
Meskipun perbaikan dan pelebaran sungai terus dilakukan, ia tidak menampik ancaman banjir tetap ada. Apalagi, daerah aliran sungai terhambat permukiman warga.
"Memang untuk prioritas kedua ini kami tak bisa menjamin apakah banjir lagi atau tidak, tetapi tetap harus pindah," kata dia.
Saat disinggung teknis pembagian rumah tapak, Helmi menyebut lembaganya telah memperhitungkan dengan matang. Pihaknya juga mempelajari pembagian teknis rumah bagi korban musibah tsunami Aceh pada 2004.
"Kita nanti susun ada prioritas pengelompokan. Misalnya, warga di Cimacan tempatnya di mana, lapangan Paris di mana, nanti akan dikocok dan dihadiri saksi dari pengadilan," ujarnya.
Helmi menambahkan, kebutuhan lahan untuk kekurangan rumah tapak mencapai 11 hektare dengan estimasi biaya mencapai Rp 17 miliar. Saat ini, lembaganya tengah memproses pembelian lahan seluas tiga hektare, di mana 2 hektare di antaranya akan dibangun 100 rumah bantuan dari Qatar Charity.
"Jadi, nanti sisa rumah tapak yang belum dibangun akan ditempatkan di sana. Kami sedang beli lahan di Ciroyom, Tarogong Kaler. Dari 11 hektare itu, juga ada bantuan rumah dari BNPB," tutur dia.
Rencananya, sejumlah rumah yang kini dalam proses pembangunan, mulai bisa ditempati pada bulan Desember mendatang. "Semakin cepat semakin baik, sebab bakal mengurangi beban pemda juga," kata Helmi.
Jalaluddin, salah satu korban banjir bandang Garut dari kawasan Cimacan, Haurpanggung, mengaku gembira dengan rencana pembagian rumah tapak tersebut.
Namun ia berharap dalam proses pembagiannya, pemerintah mengedepankan asas keadilan, sehingga bisa menjawab harapan seluruh korban banjir bandang Garut.
"Jangan tebang pilih biar nanti warga korban banjir memperoleh semua bantuan (rumah tapak)," kata dia.
