Liputan6.com, Cirebon - Korem 063 Sunan Gunung Jati mengungkap adanya mafia air di Kabupaten Indramayu. Praktik tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Indramayu belum lama ini.
Danrem 063/Sunan Gunung Jati Cirebon, Kolonel Inf Veri Sudidjanto mengungkapkan, para mafia air selama ini mengatur aliran air di lahan persawahan hingga meresahkan para petani. "TNI dan berbagai pihak lain yang tergabung dalam Satgas Pengairan akan menindak mereka," kata dia, Selasa, 30 Mei 2017.
Dia mengungkapkan, para mafia air selama ini mengatur penggelontoran air kepada siapapun yang membayar. Sedangkan, petani yang tidak membayar tidak akan mendapat air.
Atas hal itu, Veri menggelar pertemuan dan berkoordinasi dengan SKPD setempat untuk memberantas mafia air tersebut. Ia menyatakan akan segera membentuk Satgas Pengairan.
Satgas Pengairan rencananya akan melibatkan polisi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, pemda dan berbagai instansi terkait lainnya. Selain Pemerintah Kabupaten Indramayu, juga akan dilibatkan Pemkab Cirebon dan Majalengka.
Baca Juga
Advertisement
"Air dari Waduk Jatigede yang dialirkan melalui Bendung Rentang terkait dengan tiga kabupaten. Yakni Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Cirebon," ujar dia.
Dalam upaya memberantas mafia air tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan menyampaikan secara baik-baik kepada para mafia air untuk menghentikan aksi mereka. Jika mereka tidak mau menuruti, hukum yang akan bertindak.
"Kami akan ajak polres untuk mengatasi masalah itu karena (tindakan mafia air) merupakan perbuatan kriminal," kata Veri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Indramayu, Supendi menyatakan, keberadaan Satgas Pengairan sangat dibutuhkan. Pasalnya, pengaturan air dari Bendung Rentang yang bersumber dari Waduk Jatigede melibatkan tiga kabupaten.
Sementara itu, saat ditanyakan mengenai adanya ancaman kekeringan yang menimpa 30 ribu hektare areal tanaman padi di sejumlah kecamatan, Supendi berharap agar ada pengaturan air. Pasalnya, petani di Indramayu saat ini sangat membutuhkan air.
"Silakan (perbaikan di Saluran Induk Sindupraja) jalan, tapi airnya juga harus tetap jalan. Jangan sampai mengganggu," tutur Supendi.
Strategi Pembagian Air
Sebelumnya, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menjelaskan, sedikitnya 30 ribu hektare tanaman padi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Indramayu, saat ini terancam gagal panen.
Sutatang menjelaskan, kesulitan air itu terjadi akibat perbaikan saluran irigasi di Saluran Induk (SI) Sindupraja yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Akibatnya, pasokan air untuk lahan pertanian di Kabupaten Indramayu digilir setiap seminggu sekali.
Artinya, air dari Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang yang dialirkan melalui Bendung Rentang di Kabupaten Majalengka hanya dialirkan selama seminggu ke SI Sindupraja yang mengalir ke lahan persawahan. Seminggu berikutnya, pasokan air akan dihentikan untuk memberi kesempatan perbaikan saluran irigasi selama seminggu. Begitu seterusnya.
Namun, saat air irigasi dialirkan selama seminggu, hanya lahan persawahan yang paling dekat dengan saluran irigasi saja yang memperoleh pasokan air. Sedangkan, lahan persawahan yang jauh dari layanan saluran irigasi, tidak sempat kebagian air sehingga tanaman padinya terancam gagal panen.
Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Banun Harpini menyatakan, air sebenarnya masih tersedia. Namun, dibutuhkan manajemen dalam pembagiannya.
"Kita harus atur strategi air," ujar Banun yang juga hadir dalam rakor dengan Korem 063 dan unsur pertanian serta pengairan di Kabupaten Indramayu belum lama ini.
Banun menjelaskan, Waduk Jatigede saat ini masih perbaikan di sejumlah pintu. Akibatnya, suplai air ke Bendung Rentang masih terbatas. "Kita sudah meminta rescheduling lagi termasuk penambahan debit di saat-saat tertentu. Saya minta waktu dua minggu agar lahan yang belum ditanami itu bisa tanam," ujar dia.
