Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri menyebut rektor nantinya akan dipilih dan dilantik oleh presiden. Nantinya rektor akan melalui serangkaian seleksi dan tes sampai akhirnya dipilih oleh presiden.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, sistem serupa pernah diterapkan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Saat itu, Jimly menjabat sebagai staf ahli Mendikbud. Namun, keputusan itu diubah pada 1994, karena dianggap pekerjaan presiden sudah terlalu banyak, sehingga keputusan dikembalikan ke menteri.
Advertisement
"Tapi sekarang ada perkembangan baru pascareformasi, menteri ini kan politik, partai-partai. Maka saya rasa sangat baik kalau pertimbangannya untuk lebih objektif kan, ditarik lagi ke presiden, saya kira tepat. Saya rasa semua rektor pasti senang," kata Jimly di Kawasan Widya Chandra, Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.
Keputusan ini merujuk pada kecurigaan adanya calon rektor yang anti-Pancasila. Akan tetapi, Jimly melihat itu bagian dari kualifikasi. Yang terpenting, rektor harus terbebas dari kepentingan politik.
Selama ini rektor dipilih secara demokratis melalui sebuah pemilihan. Di beberapa kampus, mahasiswa bahkan memiliki hak suara dan ikut memilih. Di era reformasi yang demokratis seperti ini, sudah seharusnya kampus dikembalikan sebagai lembaga teknis, bukan lagi politis.
"Maka memilih rektor kayak di Amerika Serikat saja, enggak pakai pemilihan," jelas dia.
Akibat nuansa politik ini, gejolak di kalangan kampus pun terus menyeruak. Ketika ada perubahan politik, ada saja demo mahasiswa. Padahal, sudah seharusnya tidak terjadi lagi. Kampus kembali ke kodratnya sebagai lembaga kaum intelektual yang memikirkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Sudahlah, ndak usah lagi perlakukan perguruan tinggi sebagai lembaga demokrasi, ini bukan lembaga politik, diangkat saja rektornya, begitu menurut saya," ucap Jimly Asshiddiqie.
