Liputan6.com, Malang - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 17.500 kursi untuk tahun depan. Sebagian besar atau 14 ribu kebutuhan pegawai itu untuk tenaga pengamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).
“Tenaga pengamanan lapas itu untuk tamatan SMA. Usulan ini sudah direspon Presiden dan Kementerian PANRB karena persoalan itu salah satunya akibat moratorium,” ujar Yassona usai peresmian Pondok Pesantren At Taubah di Lapas Klas I Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Senin (5/6/2017)
Advertisement
Kekurangan pegawai dan kelebihan kapasitas penghuni lapas selalu menjadi persoalan di seluruh lapas. Jika nanti kekurangan pegawai itu bisa dipenuhi, menurut Yassona tidak boleh lagi ada alasan kekurangan tenaga. Namun tenaga baru itu harus tetap dilatih dan dibimbing lebih dahulu.
“Nanti kalau tenaga sudah ditambah dan persoalan tetap sama, berarti itu kebangetan. Berarti ada yang salah dengan kita,” ujar Yassona.
Ia mengingatkan seluruh pegawai agar tidak melanggar aturan sebagaimana yang terjadi di kasus Riau. Di daerah ini, terlalu banyak persoalan fundamental seperti pemerasan yang dilakukan oleh pegawai. Bahkan beberapa orang pegawai di antaranya dijadikan tersangka karena pemerasan.
“Di Riau sampai saya harus bertindak memberhentikan Kakanwil dan memecat Kepala Rutan karena ada persoalan yang tak bisa ditoleransi. Praktik ini harus dihentikan,” ucap Yassona.
