Liputan6.com, Jakarta - Polri mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2016.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, predikat WTP ini membuktikan bahwa seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah mampu mengelola keuangan secara mandiri.
Advertisement
"Anggaran sebanyak Rp 73T dan itu di Polri sekarang sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1.300 satker," kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin 5 Juni 2017.
Dengan adanya predikat ini, Tito memastikan pihaknya akan memberi reward atau penghargaan kepada jajarannya. Sehingga jajarannya dapat lebih meningkatkan kinerjarnya khusus dalam mengelola keuangan.
"Ini biasanya berlaku hukum reward and punishment. Otomatis nanti pemerintah, Menteri Keuangan, Presiden percaya bahwa Polri bisa mengelola anggaran sehingga kita harapkan ke depan. Kita bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik. Anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan," terang mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Sementara, Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna menyebut, proses audit dilakukan dengan teliti guna meminimalisir kesalahan. Audit, kata dia, tak hanya di tingkat pusat saja melainkan hingga ke satuan kerja wilayah kepolisian.
"Alhamdulillah mereka tidak protes. Nggak sedikit pun protes," kata Agung.
Karena keterbukaan tersebut, Firman tentu mengapresiasinya. Apalagi sistem pengelolaan Polri, tidak lagi terkonsentrasi pada tataran pusat. Setidaknya 1296 satuan kerja wilayah ikut mengelola keuangan sendiri.
"Dulu, Polri menggunakan apa yang namanya otorisasi internal. Jadi seluruhnya tersentralisasi sekarang sudah didesentralisasikan kepada satker-satker yang ada," tambah Agung.
