Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chavez. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki dan Rodrigo membahas program kerja sama di bidang perumahan dan pengembangan wilayah pariwisata.
Ada dua program baru yang dibahas, yakni terkait perumahan untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, baik pekerja formal maupun informal.
"Selain itu, juga ada untuk pembangunan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika," tutur Menteri Basuki dalam keterangannya, Rabu (7/6/2017).
Baca Juga
Advertisement
Pada sektor perumahan, pinjaman Bank Dunia akan digunakan bagi program National Affordable Housing Project sebesar US$ 450 juta yang disalurkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar US$ 225 juta.
Sementara pinjaman sebesar US$ 225 juta akan dialokasikan bagi subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target sasaran adalah masyarakat yang belum tersentuh program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Alokasi anggaran tersebut diperkirakan diharapkan dapat menambah jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak.
"Program mulai dilaksanakan pada Juli 2017 hingga 2020. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia dan ditargetkan bagi 1,2 juta kepala keluarga, baik pekerja formal maupun informal," ujar Basuki.
Kerja sama kedua, yakni dalam pembangunan infrastruktur dasar di Tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu di Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.
“Programnya akan dimulai di bulan Agustus 2017, berupa penyusunan Rencana Induk Terpadu Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas yang direncanakan memakan waktu 12 bulan. Infrastruktur yang akan dibangun jalan, home stay, sarana air bersih, dan sanitasi," ujar Menteri Basuki.
Besarnya dana untuk pembuatan rencana induk bagi tiga kawasan wisata tersebut, sebesar US$ 6 juta di mana US$ 4 juta merupakan pinjaman dan US$ 2 juta hibah. Sedangkan untuk implementasinya akan dilaksanakan selama 60 bulan dengan pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 200 Juta.
