Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), di Istana Negara, Rabu (7/6/2017).
Mereka yang akan dilantik Jokowi adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Ma'arif dan Rais Am Syuriah PBNU dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.
Advertisement
Kemudian ada pula mantan Ketua Hakim MK Mahfud MD, pemikir dan tokoh Kristen Pdt AA Yewangoe, Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, serta Chairman Garuda Food Sudhamek AWS.
Sementara itu untuk Kepala Pelaksana yang akan dilantik adalah alumnus Fikom Unpad yang pernah menjabat Wakil Rektor Universitas Paramadina, Yudi Latif.
Terkait hal itu, Wakil Sekjen PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Achmad Basarah memuji langkah pemerintah dalam pembentukan UKP-PIP.
"Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk UKP PIP adalah keputusan yang tepat dan sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia yang galau karena sejak era reformasi tahun 1998 lalu, pemerintahan RI telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya," ucap Basarah kepada Liputan6.com.
Menurut dia, euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran, dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan jenderal Soeharto selama 32 tahun.
"Padahal, sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia, bukan milik suatu rezim tertentu saja," kata Basarah.
Dia menuturkan, pengkambinghitaman Pancasila tersebut, membuat Tap MPR No II Tahun 1978 tentang P4 dicabut. Lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa, dalam hal ini BP7 juga dibubarkan, serta disusul dengan penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi.
Bahkan, masih kata Basarah, situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah.
"Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis, berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri, karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri," tegas Basarah.
Oleh karena itu, masih kata dia, pembentukan UKP-PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh nasional yang berpengalaman mengikuti denyut nadi perjalanan republik, dengan segenap nafas perjuangan dan pengabdiannya masing-masing, adalah suatu pilihan kenegaraan yang tepat.
Basarah melanjutkan, ditunjuknya Yudi Latief, merupakan tokoh negarawanan muda yang paripurna dan menekuni dunia Pancasila secara seksama dan penuh penjiwaan.
"Kita harapkan Yudi Latif dapat membawa lembaga UKP PIP bukan menjadi lembaga seremonial, tetapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa, untuk mengokohkan kembali jati diri bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila," pungkas Basarah.
