Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Ahmad Syafii Maarif mengaku ada tantangan besar yang sudah menunggu setelah dilantik. Nilai luhur Pancasila harus bisa diturunkan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila.
"Soalnya ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu, ini dulu," kata Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Advertisement
Penerapan Sila ke-5 Pancasila dinilai tidak menjadi perhatian pemerintah sejak merdeka sampai saat ini. Penerapan sila ke-5 belum sepenuhnya menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, meski pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, tugas UKP-PIP tidaklah mudah. Lembaga serupa pernah dibuat pada rezim sebelumnya, seperti pada era Presiden Sukarno melalui Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi) dan era Presiden Soeharto yang membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
Kedua lembaga itu dinilai gagal menjalankan tugas membangkitkan nilai Pancasila di tengah masyarakat. UKP-PIP merupakan badan ketiga sepanjang sejarah yang dibuat negara. Oleh karena itu, lembaga ini harus berhasil menjalankan tugas dengan baik.
"Ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil menurut saya kasihan negara ini," ujar dia.
Syafii Maarif memang belum bisa menjelaskan apa saja langkah yang bisa diambil UKP-PIP dalam waktu dekat ini. Dia akan bertemu dan berdiskusi dulu dengan anggota lainnya. Kemudian, lembaga ini memberikan masukan kepada Presiden setiap 3 bulan sekali.
"Kita belum bertemu. Harus rapat dulu baru kita menentukan. Nanti kita bicara dulu, diskusi dulu, berkelahi dulu gitu lho." pungkas Syafii Maarif.
