Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendorong pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil langkah terkait krisis Qatar. Dia menyarankan Jokowi agar segera mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar sidang darurat.
"Ketegangan segera dihentikan, agar tidak menimbulkan eskalasi. Sekali terjadi perang di kawasan itu, akan membuat dampak buruk pada dunia Islam maupun dunia pada umumnya," ucap Din di kantor MUI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Advertisement
Meskipun dinilai agak sulit mencapai kesepakatan perdamaian, mantan Ketua Umum MUI itu menyarankan lokasi sidang darurat OKI dapat berlangsung di luar negara yang sedang bermasalah. Tempat itu bisa diselenggarakan di Jakarta atau lokasi lain.
"Sekjen OKI dari Arab Saudi, markas bekas di Jeddah juga. Maka perlu ada Indonesia yang menggalang bukan hanya pertemuan tapi sekaligus menggalang kekuatan negara OKI yang moderat, cinta damai, dan keadilan," papar dia.
Awalnya, negara yang memutuskan hubungan ada empat. Mereka adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain.
Tidak lama setelah itu, Yaman, Libya, Maladewa, dan Mauritius mengambil langkah serupa.
Sementara Yordania mengambil jalan yang sedikit berbeda. Tidak memutuskan hubungan, mereka mengambil kebijakan untuk men-downgrade hubungannya dengan Qatar.
Perwujudan kebijakan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah perwakilan diplomatik Yordania di Qatar.
"Kami juga mencabut izin, stasiun televisi yang berbasis di Doha, Al Jazeera," ucap Juru Bicara Pemerintahan Yordania, Mohammad al-Momani, seperti dikutip dari Arab News.
Kondisi ini menandai krisis Teluk paling serius yang pernah terjadi di kawasan ini.
Seperti dikutip dari The Guardian, Senin 5 Juni 2017, Arab Saudi melalui kantor berita SPA mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik diperlukan untuk melindungi negara itu dari terorisme dan ekstremisme. Tak sampai di situ, Saudi juga menarik seluruh pasukan Qatar dari koalisi yang tengah dipimpinnya di Yaman.
Kantor berita SPA yang mengutip salah sumber resmi Saudi memuat dalam laporannya, pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler dengan Qatar merupakan upaya "melanjutkan pelaksanaan hak kedaulatan yang dijamin oleh hukum internasional dan melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme."
