Terus Dukung Teroris, Ekonomi Qatar Bakal Hancur

Qatar diminta untuk menghentikan dukungannya terhadap beberapa kelompok teroris seperti Hamas dan Muslim Broterhood

oleh Vina A Muliana diperbarui 08 Jun 2017, 19:48 WIB
Menlu Kerajaan Arab Saudi Adel bin Ahmed Al Jubeir memberikan keterangan pers usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Paris - Menteri luar negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir mendorong Qatar untuk menghentikan dukungannya terhadap beberapa kelompok teroris seperti Hamas dan Muslim Broterhood.

Sebab apabila hal ini tidak juga dilakukan oleh Qatar, maka konsekuensi besar harus siap untuk ditanggung negara ini, termasuk kemerosotan perekonomian.

"Kami mengambil langkah ini dengan pertimbangan besar, jadi Qatar bisa mengerti bahwa kebijakan ini tidaklah berkelanjutan dan harus berubah," ujarnya di Paris seperti dilansir dari Reuters, Kamis (8/6/2017)

"Keputusan yang kami ambil sangatlah berisiko dan memberi dampak sangat besar pada ekonomi Qatar. Kami percaya mereka tidak akan mau bertahan dengan kondisi seperti ini," lanjutnya.

Al Jubeir juga menagih janji Qatar yang pernah mengatakan tidak akan memberi dukungan pada kelompok teroris. Diharapkan Qatar secepatnya melakukan hal tersebut sehingga hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah pun akan kembali terjalin.

"Kami ingin melihat Qatar menepati janji yang pernah mereka katakan beberapa tahun lalu tentang kelompok ekstrimis," kata Al Juber.

Lebih lanjut Al Jubeir mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik diharapkan bisa membuat pemerintah Qatar akan lebih hati-hati dalam mengimplementasi kebijakan yang berkaitan dengan grup teroris.

"Kami percaya bahwa akal sehat dan logika akan meyakinkan Qatar untuk mengambil langkah yang benar. Tidak ada yang mau menyakiti Qatar. Mereka hanya perlu memilih jalur yang tepat," imbuhnya.

Qatar sedang mengalami krisis diplomatik terbesar sepanjang sejarah. Total, ada sembilan negara yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara ini.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya