Liputan6.com, Jakarta Rakyat bisa menjadi bagian untuk memutus lingkaran setan permasalahan korupsi di Indonesia. Dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyat bisa melakukan koreksi dengan memilih pemimpin di tingkat pusat dan daerah, wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang anti-korupsi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ketika berbicara dalam Konvensi Anti Korupsi Jilid II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan terma “Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial” di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (10/6). Kegiatan hasil kerjasama MPR dan Pemuda Muhammadiyah ini menghadirkan pembicara Mustafa Kamal (Fraksi PKS) dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Advertisement
Dalam konteks Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Hidayat mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, rakyatlah yang berdaulat. “Ternyata rakyat bisa menjadi bagian dari mainstreaming anti-korupsi kalau rakyat menyadari kedaulatan mereka,” katanya.
Hidayat lalu memberi contoh pemilihan kepala daerah di Gunung Kidul dan DKI Jakarta. Di Gunung Kidul terpilih pemimpin yang juga tokoh Muhammadiyah yang miskin namun terhormat. Begitu juga di DKI Jakarta, rakyat memenangkan pemimpin yang juga anti-korupsi. “Padahal dalam kedua pemilihan kepala daerah itu terjadi teroris Pemilu, yaitu money politics, intimidasi, maupun manipulasi. Tapi, rakyat bisa mengalahkan (trilogi terorisme Pemilu) itu,” ujarnya.
Dengan fakta seperti itu, lanjut Hidayat, rakyat ternyata bisa menjadi bagian untuk memotong lingkaran permasalahan korupsi di Indonesia. “Kalau korupsi itu terkait dengan kekuasaan maka ternyata kekuasaan itu bisa dikoreksi. Rakyat memenangkan pemimpin yang anti-korupsi. Pilkada di Gunung Kidul dan DKI Jakarta sudah membuktikan,” tambah Hidayat.
Karena itu Hidayat mengapresiasi program Pemuda Muhammadiyah dengan madrasah anti-korupsi. Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi. “Kaedah dalam politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda anti-korupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia anti-korupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi. Dan, ternyata rakyat bisa,” tuturnya seraya berharap program Pemuda Muhamamadiyah ini diikuti Ormas kepemudaan lainnya.
“Program ini bisa diikuti Ormas kepemudaan lainnya, supaya rakyat Indonesia berorientasi anti-korupsi. Supaya mereka nanti memilih pimpinannya dari pusat sampai tingkat daerah, wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang betul-betul berorientasi anti-korupsi supaya Indonesia bersih dari korupsi,” pungkasnya.
(*)
