Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Indonesia masih butuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki bila perlu.
"Ya kalau memang harus ada diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau memang harus ada yang dibenahi, ya dibenahi," kata Jokowi usai meninjau Ruang Wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Advertisement
Jokowi menyatakan, pembenahan KPK perlu dilakukan bila dibutuhkan. Tapi, semangatnya bukan melemahkan tapi menguatkan. Masih maraknya praktik korupsi di berbagai sektor menjadi alasan utama penguatan terhadap KPK harus menjadi hal yang utama.
"Kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak mengendor karena sekali lagi. Negara kita masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi pemberantasan korupsi," imbuh dia.
Saat ini, hampir seluruh fraksi di DPR menyetujui dan mengirimkan kader dalam pansus Hak Anget KPK. Tak terkecuali partai pendukung pemerintah.
Sejak dibentuk, pansus ini ditengarai akan melemahkan KPK. Desakan kepada Jokowi untuk berbicara langsung kepada pimpinan partai politik pun menyeruak. Hanya, Jokowi tak mau ikut campur soal proses yang berjalan di DPR.
"Angket KPK ini wilayahnya DPR," tegas Jokowi.
