Liputan6.com, Jakarta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan, Indonesia membutuhkan aliran investasi hingga senilai Rp 10.702 triliun untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kurun dua tahun terakhir. Asumsi KEIN, masing-masing pertumbuhan ekonomi 6 persen di 2018 dan 6,3 persen di 2019.
Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta menghitung, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. KEIN mengingatkan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2017, lalu menjadi 6 persen di 2018, dan 6,3 persen sampai 7 persen pada 2019.
"Kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, dikerek dari membaiknya harga komoditas dan negara mitra dagang utama Indonesia," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (15/6/2017).
Baca Juga
Advertisement
Lebih jauh Arif menuturkan, untuk bertumbuh 6 persen di 2018, investasi yang dibutuhkan Indonesia mencapai Rp 4.702 triliun. Rinciannya, investasi dari pemerintah Rp 370 triliun, perbankan sekitar Rp 258 triliun.
Kemudian investasi dari pasar modal Rp 700 triliun, belanja modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 500 triliun, serta dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 700 triliun.
"Sedangkan sisanya sekitar Rp 2.200 triliun berasal dari investasi swasta atau korporasi," kata Mantan Anggota DPR itu.
Sementara dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen di 2019, KEIN menyebut, kebutuhan investasi di Indonesia mencapai Rp 5.200 triliun. Pemenuhannya datang dari korporasi atau swasta sekitar Rp 2.400 triliun-Rp 2.500 triliun, pemerintah Rp 400 triliun, perbankan Rp 300 triliun.
Sedangkan investasi yang berasal dari pasar modal sekitar Rp 750 triliun-Rp 800 triliun, belanja modal BUMN Rp 550 triliun, serta PMA maupun PMDN dengan nilai Rp 760 triliun. "Tapi kalau mau ekonomi kita tumbuh 7 persen di 2017, maka dibutuhkan investasi hampir Rp 6.000 triliun," tegas Arif.
Karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi swasta atau korporasi, sambungnya, pemerintah perlu menjaga iklim usaha yang kondusif, menjalankan reformasi struktural, membangun struktur pasar yang sehat, dan pengendalian inflasi.
"Jadi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan harus dijaga pemerintah. Memberikan kemudahan, kepastian, dan dukungan terhadap investasi. Saya yakin dengan investment grade dari Standard & Poor's, menjadi modal yang kuat buat kita meyakinkan investor supaya menanamkan modal di sini," tukas Arif.
