Liputan6.com, Berlin - Di tengah maraknya isu terorisme yang melanda Eropa, Jerman berencana untuk menyediakan anggaran sebesar jutaan euro untuk menangkal radikalisme dan ekstremisme.
Jerman menilai menangkal kedua hal itu mampu mencegah terjadinya peristiwa terorisme di kemudian hari.
Rencana itu diutarakan oleh Menteri Keluarga dan Pemuda Jerman, Katarina Barley, pada Rabu, 14 Juni 2017. Menurut perempuan berusia 48 tahun itu, pemerintah Negeri Panser akan menginisiasi hukum federal untuk mencegah berkembangnya paham ekstremisme dan radikalisme yang mampu memicu munculnya terorisme.
Baca Juga
Advertisement
Barley berencana untuk menggunakan anggaran jutaan euro untuk mencegah berkembangnya paham ekstremisme dan radikalisme di tataran keluarga, kelompok pemuda, dan komunitas berbasis keagamaan.
"Kita tidak boleh menunggu hingga pemuda teradikalisasi. Memelihara keamanan dan pencegahan terorisme harus saling berkelindan," ujar Katarina Barley seperti yang diwartakan oleh USA Today, Kamis (15/6/2017).
Sebagai bagian dari kebijakan national prevention program Jerman, dana sebesar 100 juta Euro (setara US$ 112 juta) akan digelontorkan untuk menangkal pertumbuhan ekstremisme dan radikalisme.
Dana itu akan digunakan untuk membentuk program pemerintah anti-paham ekstremisme dan radikalisme yang akan ditujukan kepada kalangan pelajar, pemuda, keluarga, komunitas agama, dan narapidana penjara.
Pemerintah Jerman juga akan merancang program tersebut untuk disebarluaskan melalui dunia maya agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Setiap euro yang kami investasikan (untuk program tersebut) adalah uang yang layak untuk dihabiskan, demi memelihara keamanan negara," ujar sang menteri.
Di satu sisi, Menteri Barley menolak usulan program anti-radikalisme dan ekstremisme yang digagas oleh Menteri Dalam Negeri Joachim Herrmann.
Mendagri Negeri Bavaria itu mengusulkan program untuk mengintai pemuda Jerman yang diduga tergabung dalam kelompok atau organisasi ekstremisme-radikalisme.
"Pemuda telah banyak yang melakukan perilaku kekerasan yang brutal. Kita harus menghadapi konsekuensi perilaku itu," kata Mendagri Jerman Herrmann pada kesempatan yang berbeda, seperti yang diwartakan oleh USA Today.
Barley menilai bahwa gagasan Herrmann adalah pendekatan yang keliru dalam menangkal pertumbuhan ekstremisme-radikalisme di kalangan pemuda Jerman.
Menurut sang Menteri Keluarga dan Pemuda itu, cara yang digagas Herrmann cenderung mengabaikan aspek perlindungan hak anak dan remaja.
Saat ini, Jerman telah menurunkan standar minimum usia anak yang dapat dipantau oleh Badan Intelijen terkait terorisme, yang semula berusia 16 tahun menjadi 14 tahun.
Hal itu dinilai oleh Barley justru akan membuat sejumlah anak-anak berada dalam kondisi yang rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan dari Badan Intelijen maupun aparat penegak hukum Jerman.
Selain itu, bersama dengan anggota Parlemen bidang pengawasan Kementerian Dalam Negeri Gunter Krings, Katarina Barley juga menggagas tentang revisi Rencana Aksi Nasional melawan Rasisme di Jerman.
"Pada prinsipnya, gagasan itu adalah untuk melawan diskriminasi berbasis rasial yang dapat terjadi di sejumlah tempat," kata perempuan berusia 48 tahun itu.
Gagasan yang disampaikan oleh Barley dan Krings juga ditujukan untuk mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia serta pemberantasan diskriminasi berbasis seks, ras, dan gender.
Rencana itu disambut baik oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jerman yang menilai bahwa gagasan tersebut mampu menekan ekstremisme dan radikalisme secara luas.
"Sejauh ini rencana itu sangat baik, guna menangkal gerakan ekstremisme, radikalisme, dan rasisme. Akan tetapi rencana itu akan tidak efektif jika tidak dilakukan secara berkelanjutan. Maka dibutuhkan kontinuitas pemerintah untuk terus menyokong program tersebut," kata Petra Pau dari Linke Political Group, organisasi gerakan masyarakat sipil dan progresif di Jerman.
