Liputan6.com, Banyuwangi - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan terbaru Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan perhitungan terakhir, angka kemiskinan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa itu tercatat 8,79 persen, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,17 persen.
Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan pada Maret 2016.
”Angka ini menunjukkan bahwa pada saat survei, penduduk miskin Banyuwangi di tahun sebelumnya telah banyak yang terangkat dari garis kemiskinan,” kata Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (16/6/2017).
Penurunan angka kemiskinan itu, ucap dia, diikuti pula dengan turunnya jumlah penduduk miskin. ”Selama kurun waktu satu tahun ada lebih dari 5.000 penduduk Banyuwangi yang terangkat dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain ada perbaikan pendapatan dari masyarakat,” ucap Amin.
Baca Juga
Advertisement
Perhitungan tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Banyuwangi. Basis survei adalah penduduk yang ditetapkan BPS tingkat pusat yang kemudian diverifikasi lagi di daerah.
Beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan dan aspek kesehatan.
“Misalnya, ada 236 komoditas yang menjadi komponen survei, mulai beras sampai jajanan yang di konsumsi keluarga. Untuk pendidikan, tingkat sekolah, biaya pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya dihitung selama satu tahun,” ujar Amin.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, data BPS terbaru ini menjadi panduan untuk menjalankan program berkelanjutan bidang sosial-ekonomi.
”Alhamdulillah kemiskinan kembali turun berdasarkan data resmi BPS. Terima kasih kepada seluruh warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, swasta, BUMN, dan birokrasi yang selama ini terus bersinergi. Pekerjaan rumah ke depan masih berat, jadi sinergi perlu semakin erat agar masalah-masalah bisa diselesaikan secara bertahap,” tutur Anas.
Anas mengatakan, program pengentasan kemiskinan secara terpadu telah dan akan terus dilaksanakan serta disempurnakan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata.
”Untuk masyarakat yang sangat rentan, dana sudah diperbesar ke pemerintah desa agar lebih cepat membantu, seperti untuk bedah rumah. Dari aspek administrasi, pengurusan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai bekal mendapat jaminan kesehatan juga makin ringkas karena sudah diurus di tingkat desa dan kecamatan,” kata Anas.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
