Liputan6.com, Jakarta - Dalam hitungan hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur. Pada 5 Juni 2017, Satgas KPK mengungkap kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.
Dalam operasi senyap tersebut, lembaga antirasuah menetapkan enam orang tersangka, salah satunya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki.
Advertisement
Pada 17 Juni 2017, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini kembali mengungkap kasus dugaan suap pengalihan anggaran dinas PUPR di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam OTT ini KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Pemerintah Kota (Pemkot) Wiwiet Febryanto.
Dari dua kali OTT yang dilakukan di Jawa Timur, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengimbau agar para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tak main-main dalam menggunakan kewenangannya. Tim satgas KPK kini sudah berada di banyak wilayah yang siap untuk menjerat mereka yang berani korupsi.
Basaria mengatakan, pihaknya kini sudah membuat tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) di 21 Provinsi di Tanah Air. Hal tersebut lebih mempermudah untuk menjerat koruptor di daerah.
"Tim Korsupga ada di 21 daerah, provinsi. Otomatis mereka akan bisa menambah informasi untuk tim Korsupdak (Koordinasi dan Supervisi Penindakan) yang juga ada di masing-masing daerah," ujar Basaria di Jakarta, Sabtu 17 Juni 2017 malam.
Dengan kencangnya operasi senyap yang dilakukan pihaknya mengindikasikan keseriusan lembaga antirasuah dalam menindak para koruptor. Basaria mengimbau agar perangkat daerah tak main-main dengan lembaganya.
"Kami sekarang sudah ada di mana-mana. Kalau tidak berhenti juga, kemungkinan akan lebih banyak lagi OTT yang kami lakukan," kata Basaria.
Basaria mengatakan, dirinya dan komisioner KPK lainnya mengaku sudah enggan melakukan operasi tangkap tangan. Namun jika masih ada pihak-pihak yang nakal, Basaria kembali mengingatkan tim satgas KPK sudah ada di berbagai daerah.
"Kami (KPK) sudah melakukan supervisi, pencegahan, sosialisasi di mana-mana, bukan berarti OTT-nya harus berhenti, enggak juga. Upaya pencegahan tetap dilakukan, tujuannya untuk tidak terjadi langkah berikutnya, itu tindakan represif," kata Basaria.
