Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya, Lily Martiani Maddari, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu, ada tiga orang lainnya yang ikut ditangkap. Diduga mereka terlibat korupsi suap pembangunan jalan di Bengkulu.
Ridwan Mukti merupakan gubernur yang dilantik langsung Presiden Joko Widodo pada 12 Februari 2016 di Istana Negara.
Advertisement
Gubernur kelahiran Lubuk Linggau ini telah malang melintang di dunia politik. Sebelum menjadi gubernur, alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Sriwijaya (Unsri) ini pernah menjabat sebagai Bupati Musi Rawas. Dia juga pernah menduduki kursi DPR RI selama dua periode.
Ridwan, yang dikenal kerap blusukan, pernah mengibaratkan provinsi yang dipimpinnya adalah provinsi termiskin di wilayah barat Indonesia.
"Kami ini miskin, ibaratnya daerah timur yang ada di wilayah Indonesia bagian barat," ungkap Ridwan, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka hari penyiaran ke-84 di Kota Bengkulu, Jumat, 31 Maret 2017.
Angka kemiskinan di Bengkulu, kata Ridwan, tercatat sebesar 18 persen. Parahnya ada dua kabupaten yang saat ini, angka kemiskinannya sudah mencapai 24 persen. Artinya setiap empat orang di kabupaten itu, ada satu orang warga yang miskin.
Sebanyak 653 desa masih berkubang dengan lumpur karena belum tersentuh infrastruktur dasar berupa akses jalan yang memadai. Puluhan desa masih gelap gulita karena tidak teraliri listrik.
Kondisi ini juga membuat para guru tidak mau mengajar di daerah yang terpencil. Bengkulu merupakan potret ketimpangan pembangunan Indonesia yang saat ini fokus kepada pembangunan di kawasan Indonesia bagian timur.
"Harus ada campur tangan pemerintah pusat. Kami akui masih menjadi beban bagi negara, tetapi kami berjanji beberapa tahun lagi, kami pasti bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia," kata Ridwan Mukti.
Tanpa Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti untuk tetap semangat membangun kesejahteraan sosial di daerah ini tanpa korupsi. Sebab, banyak pihak yang berkepentingan di dalam proses pembangunan yang dikendalikan pemerintah di daerah.
"Saya minta Gubernur Bengkulu jangan capai membangun kesejahteraan sosial tanpa korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam koordinasi dan supervisi tata kelola pemerintahan di Bengkulu, Rabu 21 September 2016.
Saut mengibaratkan mengelola pemerintahan ibarat memimpin sebuah orkestra. Semua orang yang terlibat harus memainkan irama yang sama.
Kondisi ini tentu saja sangat dimungkinkan terjadi distorsi, sebab tidak semua orang mampu melakukan penyesuaian dan mengikuti irama yang diinstruksikan sang pemimpin.
"Distorsi terjadi di mana-mana, yang penting sekarang adalah action, setelah itu baru muncul inspirasi, planing dan inovasi," kata Saut.
Ridwan Mukti saat ini telah tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK kini menetapkan Ridwan, istrinya, serta tiga orang lainnya sebagai saksi. Sesuai peraturan perundangan, penyidik membutuhkan waktu 1x24 jam untuk meningkatkan status lima orang tersebut menjadi tersangka.
Saksikan video berikut ini:
