Liputan6.com, Washington, DC - Pada Selasa 20 Juni kemarin, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terang-terangan mempertanyakan motif Arab Saudi Cs memboikot Qatar. Menurut mereka, seiring dengan berlalunya waktu "muncul lebih banyak keraguan mengenai tindakan yang diambil Saudi Cs".
"Pada titik ini, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan sederhana: Apakah tindakan itu (boikot) benar-benar terkait kekhawatiran mereka atas dukungan Qatar terhadap terorisme atau ada persoalan antara negara-negara GCC," ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert seperti Liputan6.com kutip dari New York Times, Rabu (21/6/2017).
Sikap Kementerian Luar Negeri AS ini disebut berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Presiden Donald Trump. Ia menuduh Qatar menjadi sponsor terorisme tingkat tinggi.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar adalah sekutu utama Negeri Paman Sam di Timur Tengah. Fakta bahwa Kementerian Luar Negeri AS terang-terangan mempertanyakan kebijakan Saudi Cs dinilai mencerminkan keinginan Washington agar pihak-pihak yang bertikai segera berdamai.
"Kami baru saja mengatakan kepada pihak-pihak yang terlibat: Mari selesaikan ini," ujar Nauert.
Qatar memegang peran vital bagi AS. Bagaimana tidak, negara kecil, namun super kaya itu merupakan tuan rumah pangkalan militer AS, Al Udeid, dengan 11.000 pasukan.
Sebelumnya Saudi Cs mengatakan, sanksi terhadap Qatar dapat berlangsung selama bertahun-tahun kecuali jika Doha bersedia menerima tuntutan yang akan mereka ungkap dalam beberapa hari ke depan.
"Kami mendorong semua pihak untuk mengurangi ketegangan dan melakukan dialog yang konstruktif," imbau jubir Kemlu AS.
"Sekarang sudah lebih dari dua pekan sejak embargo dimulai, kami bingung karena Saudi Cs belum merilis ke publik atau bahkan memberi tahu Qatar detail tentang klaim yang mereka buat," imbuhnya.
Nauert menambahkan, sejauh ini Menlu AS Rex Tillerson telah tiga melakukan sambungan telepon dan dua kali pertemuan dengan menteri luar negeri Saudi. Demikian pula dengan menlu dan emir Qatar, Tillerson telah menghubungi mereka sebanyak tiga kali.
Semua itu dilakukan demi mendamaikan pihak-pihak yang berseteru.
Sementara itu, seorang pejabat AS lainnya mengatakan, AS telah mendesak Qatar untuk mengambil langkah-langkah demi meredakan krisis. Salah satunya, menandatangani proposal yang disusun Kementerian Keuangan AS untuk memperkuat kontrol atas dugaan pembiayaan kelompok militan.
Baca Juga
Advertisement
Meski demikian, pejabat AS tersebut mengatakan, hal ini tidak hanya berlaku bagi Qatar mengingat Saudi Cs juga dihadapkan pada isu serupa.
Belum ada komentar dari Saudi Cs terkait pernyataan Kementerian Luar Negeri AS tersebut. Respons hanya datang dari Duta Besar Qatar untuk AS Meshal Hamad al-Thani. Melalui media sosial Twitter ia berkicau, "Kami yakin dengan kemampuan AS untuk mengatasi krisis ini".
Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yang dikabarkan akan melawat ke AS pekan depan sudah menegaskan, tidak akan ada negosiasi kecuali Saudi Cs mencabut blokade perdagangan dan perjalanan. Ia yakin solusi masih mungkin tercapai.
Qatar sendiri tegas membantah tuduhan Saudi Cs bahwa negaranya mendanai terorisme, memicu ketidakstabilan regional, atau "bersahabat" dengan Iran. Di lain sisi, jaksa agung Qatar mengatakan, pihaknya memiliki bukti bahwa peretasan kantor berita negara terkait dengan negara-negara yang bersengketa dengan mereka.
Bagi Pentagon, krisis Teluk menghalangi kemampuan AS untuk merencanakan operasi jangka panjang di wilayah tersebut. Al Udeid merupakan "organ vital" dalam kampanye udara anti-ISIS.
Sejumlah pihak di AS meyakini, krisis Teluk lebih didorong oleh persaingan ekonomi, ketegangan historis, dan dinamika pribadi para pemimpin ketimbang klaim yang dibuat Saudi Cs.
Simak video berikut ini:
