Liputan6.com, Istanbul - Arab Saudi Cs telah merilis daftar tuntutan yang harus dilakukan Qatar jika negara kecil itu ingin isolasi dicabut. Terdapat 13 poin yang dicantumkan Saudi Cs. Salah satunya menghentikan pembangunan pangkalan militer dan kerja sama militer dengan Turki.
Menanggapi ultimatum Saudi Cs, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hal tersebut "melawan hukum internasional" dan dapat memperdalam perpecahan diplomatik antara kekuatan regional di kawasan Teluk.
Erdogan sendiri "menghargai dan merangkul" sikap Qatar yang menentang ultimatum itu.
"Kami menyetujui dan menghargai sikap Qatar yang menentang 13 daftar tuntutan...Pendekatan ini bertentangan dengan hukum internasional karena Anda tidak dapat menyerang atau campur tangan atas kedaulatan sebuah negara," ujar Presiden Erdogan usai menjalankan Salat Id seperti dikutip dari Telegraph, Senin (26/6/2017).
Pernyataan Erdogan ini merupakan pesan terkuat yang disampaikan Turki untuk mendukung Qatar dalam krisis Teluk.
Baca Juga
Advertisement
Presiden Turki tersebut menambahkan, desakan negara-negara Arab agar pangkalan militer Turki di Qatar ditutup merupakan "ketidaksenangan" mereka terhadap negaranya.
"Haruskah kita mendapat izin saat kita membuat perjanjian kerja sama pertahanan dengan negara manapun?" tanya Erdogan seperti dilansir kantor berita Anadolu.
Sejak krisis diplomatik dimulai pada 5 Juni lalu, dua kontingen tentara Turki dengan sejumlah kendaraan lapis baja telah tiba di Qatar.
Pernyataan Erdogan tersebut mencuat setelah Menteri Luar Negeri Qatar Anwar Gargash lebih dulu berkomentar. Gargash mengatakan, jika Qatar menolak 13 poin ultimatum tersebut maka akan ada "jalan perpisahan".
"Alternatifnya bukan eskalasi, melainkan perpisahan," terang Gargash.
Saudi Cs berdalih, tuntutan mereka ditujukan demi mencapai stabilitas di kawasan dengan menentang campur tangan asing dan mengakhiri dukungan bagi kelompok-kelompok teroris.
Tak hanya menyangkut Turki, tapi Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir juga meminta Qatar menutup seluruh jaringan kantor berita Al Jazeera, mengendurkan hubungan diplomatik, militer, serta intelijen dengan Iran, dan menyerahkan sejumlah orang yang disebut sebagai teroris.
Bagi Doha tuntutan para tetangganya tersebut "tidak masuk akal".
