GNPF MUI: Presiden dan Rezim Tidak Mendiskriminasi Ulama

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir enggan disebut banyak memuji Pemerintahan Jokowi.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 28 Jun 2017, 04:01 WIB
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir (dua dari kiri) saat mendampingi Ketua FPI Rizieq Shihab saat berkunjung ke DPR. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir mengatakan, di antara hasil pertemuan tujuh orang perwakilan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini, pemerintah menyatakan tidak mendiskriminasi terhadap umat Islam dan ulama.

"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan nonmuslim. Itu kenyataannya di perasaan sana. Di Presiden dan tentu rezim, kami menyadari bahwa Bapak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama," tutur Bachtiar di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 27 Juni 2017.

"Tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleransi, anti-Pancasila, anti kebinekaan. Kami datang untuk menyampaikan bahwa itu ada. Disampaikan dan mudah-mudahan Presiden mendengar itu," dia melanjutkan.

Bachtiar pun enggan disebut banyak memuji Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, hal itu menjadi besar atas pemberitaan media dan terkesan dilebih-lebihkan.

Menurut Bachtiar, Presiden adalah simbol negara. Karena itu, sebagai setiap anak bangsa harus menghargai simbol negara. Kalau bangsa Indonesia sendiri tidak menghargai simbol negara, sama saja melecehkan kebangsaan sendiri.

"Di konten itu jadi nih lepas dari puja-puji yang kesannya Bachtiar Nasir memuji-muji (Jokowi). Kita objektif. Masa iya sih Presiden salah semua. Masih ada benarnya juga dong. Gitu kalau kita mau objektif," kata dia.

"Setelah kami sampaikan bahwa faktanya yang kami rasakan di masyarakat ini terasa. Terutama adanya sematan terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, yang intoleran, yang radikal, anti-NKRI. Kok jadi begini? Kami yang tersudutkan," dia melanjutkan.

Bachtiar juga menyampaikan perihal sikap penegak hukum yang terasa tebang pilih. Jika umat Islam melakukan kesalahan, pemerintah langsung sigap bertindak dan langsung menangkap hingga memenjarakan. Namun bila non-muslim terjerat kasus, aparat berlindung di balik seragam toleransi.

"Itu yang kami rasakan secara garis besar itu," Bachtiar menandaskan.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya