Polri Tindaklanjuti Protes Orangtua soal Seleksi Calon Akpol

Polri mengaku belum mengetahui adanya kebijakan yang diberlakukan Kapolda Jawa Barat.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 29 Jun 2017, 19:21 WIB
Para Taruna Akpol berjalan tertib saat keluar dari sebuah ruangan di kampus Akpol. (foto : Liputan6.com / edhie prayitno ige)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah orangtua peserta calon taruna akademi kepolisian (Akpol) protes di Markas Polda Jawa Barat. Penyebabnya diduga lantaran Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charlian melakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan memprioritaskan putra daerah.

Sebuah video kemarahan para orangtua yang anaknya tidak lolos taruna Akpol pun menjadi viral di dunia maya. Mereka menuding pihak Polda Jawa Barat tidak transparan dalam meloloskan peserta calon taruna Akpol.

Menanggapi informasi ini, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengaku masih mendalami kejadian tersebut. Ia tak memungkiri ada aksi protes dari sejumlah orangtua yang anaknya tidak lolos taruna Akpol di Mapolda Jawa Barat.

"Sampai saat ini memang ada informasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat, tentu ini akan kami dalami, kami pelajari," kata Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/6/2017).

Polri, sambung Martin, berjanji akan menindaklanjuti protes dari sejumlah orang tua tersebut. Apalagi jika sampai terjadi pelanggaran pada saat proses seleksi calon taruna Akpol.

"Bila nanti ini terkait dengan adanya satu pelanggaran-pelanggaran tentu akan kita tindaklanjuti," ucap Martin.

Protes sejumlah orangtua tersebut dikarenakan adanya kebijakan Kapolda Jawa Barat yang menerapkan kuota calon taruna Akpol yang dikirim ke Semarang, dibagi menjadi dua, putra daerah dan nonputra daerah.

Setelah dirangking, untuk putra daerah dari 13 peserta yang berhasil lolos hanya 12 orang. Sedangkan non putra daerah dari 22 peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Akpol Semarang menjadi 11 orang. Selain itu Polda Jabar pun meloloskan 4 calon Taruni Akpol (Polwan).

Martin mengaku belum mengetahui adanya kebijakan yang diberlakukan oleh Kapolda Jawa Barat.

"(Kebijakan) itu belum ada. Belum ada berdasarkan kesukuan," terang Martin.

 

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya