Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara. Posisinya menggantikan Sonny Loho yang sudah memasuki masa pensiun di usia 60 tahun.
Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/7/2017). Sebelumnya Isa menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada Sonny Loho yang sudah mengabdi di Kemenkeu selama puluhan tahun. Pemilik nama lengkap Vincentius Sonny Loho sebelumnya menjabat Eselon II di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian dipercaya menjadi Inspektorat Jenderal dan karier terakhirnya Dirjen Kekayaan Negara.
"Terima kasih atas seluruh dedikasi kerja keras dan loyalitas Pak Sonny terhadap tujuan kita bernegara serta Kemenkeu sebagai penjaga keuangan negara. Segala yang dicapai selama ini bukan merupakan pencapaian pribadi tapi juga Kemenkeu dan Indonesia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin sore.
Baca Juga
Advertisement
Kepada Isa Dirjen Kekayaan Negara yang baru, Sri Mulyani berharap besar supaya kepercayaan dan amanah yang diberikan dapat dijaga maupun dikelola secara hati-hati dan sepenuh hati. Tujuannya mengelola keuangan negara semakin baik, karena Dirjen Kekayaan Negara merupakan inti dari reformasi keuangan negara.
"Sejak 2003-2004, kami mulai membuat suatu laporan keuangan, salah satu tantangan besar melakukan inventarisasi pembukuan, pendisplinan dari seluruh kekayaan negara supaya tertib administrasi, hukum, dan pelaporan. Ini adalah suatu masa membangun pondasi yang baru," Sri Mulyani menerangkan.
Selama 10 tahun Ditjen Kekayaan Negara berdiri, Isa Rachmatarwata merupakan Dirjen Kekayaan Negara ketiga setelah Hadiyanto dan Sonny Loho. Sri Mulyani meminta kepada Master Of Mathematic dari University of Waterloo, Kanada itu untuk melakukan penertiban pengelolaan kekayaan negara.
Dia menuturkan, setiap tahun pemerintah membelanjakan banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja modal yang menghasilkan kekayaan negara. Tentunya harus tertib administrasi, pembukuan, dan tata kelola. Tata kelola dari kekayaan negara sehingga mencerminkan nilai.
"Pembukuan sekarang berbasis akrual. Banyak wacana hari ini yang menyoroti masalah utang, seolah-olah keputusan berutang tidak hati-hati dan tidak prudent. Kita bisa sampaikan bentuk akuntabilitas kita," ujar dia.
Paling penting, Sri Mulyani mengingatkan, salah satu indikator negara semakin maju adalah aset yang bekerja keras. Sebaliknya, negara yang miskin memiliki aset tidur. Sementara Indonesia sebagai negara kelas menengah, aset negaranya belum bekerja terlalu keras.
Ia berharap, Dirjen Kekayaan Negara harus terus melihat komparasi, tidak hanya pembukuan, tapi memperkirakan apakah aset ini valuasinya besar. Aset Indonesia harus memiliki nilai tinggi, jangan dibiarkan mengganggur sehingga negara harus membayar ongkos dan aset terdepresiasi.
"Saya ingin mendengar pengelolaan aset negara bebas dari konflik kepentingan dan korupsi. Indonesia diharapkan memiliki manajer aset negara sehingga dapat setara dengan aset terbaik di dunia," ujar Sri Mulyani.
"Sumpah yang telah Anda sampaikan adalah janji Anda kepada Tuhan dan negara. Sumpah ini adalah ikatan tekad, mental dan niat Anda untuk memulai pekerjaan dengan penuh komitmen, kesetiaan, nilai kejujuran, profesionalisme, dan loyalitas tujuan bernegara," ujar dia.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
