Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berupaya menyelesaikan kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan pada 2017. Targetnya, wacana yang sudah ada sejak era Bung Karno ini dapat terealisasi pada tahun depan.
Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tadi dibahas dengan Presiden. Intinya kita akan mulai segala proses. Mudah-mudahan kajiannya selesai tahun ini," ucap Bambang di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Selasa (4/7/2017).
Kajian tersebut, dijelaskan Bambang meliputi penentuan lokasi, estimasi dan skema pendanaan, serta tata kotanya. Mantan Menteri Keuangan itu menyebut, Kalimantan menjadi pulau yang cocok sebagai Ibu Kota negara.
"Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan di finalkan," Bambang menerangkan.
Baca Juga
Advertisement
Ia berharap, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bisa terealisasi paling cepat 2018. "Mudah-mudahan 2018-2019 sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi Ibu Kota," ucap Bambang.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pemindahan ibu kota diklaim sudah mencuat sejak era pemerintahan Presiden Sukarno. "Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," ujar Bambang.
Bambang sebelumnya mengatakan, ibu kota berpotensi pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," dia menjelaskan.
Kajian lain, ucap Bambang, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia. "Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujar dia.
Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang bisa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," tukas dia.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
