Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menteri terkait pengelolaan hutan sosial. Jokowi akan meluncurkan penggunaan hutan sosial pada akhir Juli mendatang.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hutan sosial ini merupakan hutan milik negara yang pengelolaannya diberikan kepada masyarakat. Selama ini, pengelolaan hutan sosial justru lebih banyak yang mangkrak.
Advertisement
Pemerintah kemudian melakukan serangkaian evaluasi dan pendalaman terhadap hutan sosial yang kini sudah dikelola. Nantinya, masyarakat diberi izin pengelolaan hutan sosial selama 35 tahun.
"Tapi selama 5 tahun akan dievaluasi," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Lahan hutan sosial ini nantinya akan dirancang secara cluster atau kelompok sesuai dengan bidang mereka. Paling tidak, satu cluster akan mengelola 200 hektar lahan.
Tidak hanya lahan, pemerintah juga menyiapkan pembibitan, air, dan sistem pengelolaan lahan agar bisa terus berproduksi. Lahan-lahan yang sudah siap ini akan diluncurkan oleh Presiden.
"Mudah-mudahan pulang dari Eropa Bapaknya (Presiden), minggu ketiga Juli itu Presiden Jokowi sudah mulai akan me-lauching-nya," ucap Darmin.
Total lahan yang disiapkan sebagai Perhutanan Sosial antara 3.000-4.000 hektar. Paling tidak, lahan yang dekat dari Jakarta yang akan di-launching terlebih dahulu. Misalnya di Karawang. Barulah berlanjut ke daerah lain, seperti Bangka Belitung dan Riau.
Selama ini, masalah yang sering dihadapi petani adalah monopolii pengelolaan hasil tani (off taker) yang bermasalah. Hasil produksi petani justru dibeli dengan harga murah. Darmin memastikan, dengan sistem yang dibuat pemerintah, hal itu tidak akan terjadi lagi.
"Itu akan kita awasi jangan khawatir. Artinya kita akan lihat dia membantu atau nyusahin. Jangan khawatir, kita sudah mulai hapal kalau ada yang bermain-main," pungkas dia.
Saksikan video di bawah ini:
