Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny F Sompie menuturkan, dari Januari hingga Juni 2017, ada 234 orang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron yang dikejar Polri terkait dengan jaringan ISIS dan terorisme.
Ronny menjelaskan, 91 DPO yang terkait ISIS terdiri dari Warga Negara (WN) Algeria 1 orang, WN Indonesia 83 orang, WN Kuwait 2 orang, WN Saudi Arabia 2 orang, WN Syria 1 orang, dan WN Turki 2 orang.
Advertisement
"Imigrasi tidak menangani kasus. DPO itu yang khusus kaitan dengan ISIS, kita terima data DPO ini dari lembaga lain seperti Polri dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). Sudah kami cek nama-nama yang DPO-nya, beda semua," kata Ronny di Kantor Ditjen Imigrasi Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2017).
Ditjen Imigrasi juga mendapat informasi, terdapat 143 orang yang menjadi DPO terkait terorisme. Jumlah ini terdiri dari, 5 warga negara terbesar yaitu Algeria 19 orang, Indonesia 18 orang, Mesir 10 orang, Pakistan 10 orang, dan Irak 6 orang.
Kendati begitu, Ronny belum dapat memastikan asal daerah WN Indonesia yang terjaring ISIS dan terorisme.
"Ini data tahun ke tahun. Kita hanya tahu namanya saja, kita tidak tahu mereka berasal dari daerah mana," terang dia.
Dia juga mengatakan, perlu adanya kerja sama antar lembaga negara seperti Polri, BNPT, dan BIN untuk memberantas terorisme di Indonesia. Sebab, akhir-akhir ini, para teroris semakin gencar untuk melakukan teror di Indonesia terutama kepada aparat kepolisian.
"Ketika ada WNI yang kemungkinan akan terlibat ISIS apakah mereka dalam bentuk tertekan. Dikuasai atau sadar sendiri, mulai dari pengawasan, pembuatan paspor hingga sebelum keberangkatan, kita antisipasi di bandara. Kalau mereka melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, ujar Ronny.
Saksikan video menarik di bawah ini:
