Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Satgas Pangan memprioritaskan pemberantasan mafia beras. Satgas ini diketahui berisikan penegak hukum dan eksekutif.
Ini lantaran besarnya perputaran uang yang mencapai Rp 487 triliun per tahun pada distribusinya. Sehingga menjadikan sektor pertanian beras rawan masalah dibanding sembilan sembako lainnya.
"Satgas ini akan menyasar yang utama adalah beras. Ini termasuk mengatur distribusi dan pola supply," kata Tito usai rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu. 5 Juli 2017.
Advertisement
Menurut Tito, hal ini agar mafia-mafia beras tidak menimbun maupun memainkan harga beras. Selain itu, kepolisian dan pihak terkait juga akan membahas masalah beras sekaligus mengevaluasinya dua pekan sekali.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku, selama ini telah terjadi ketimpangan pendapatan antara petani dan pedagang beras. Di mana, 56 juta petani Indonesia hanya mendapat keuntungan sebesar Rp 60 triliun. Jauh berbeda dengan pedagang yang hanya berjumlah 400 ribu orang, namun bisa mendapat keuntunggan hingga Rp 133 triliun.
"Itu (keuntungan) dua kali lipat. Nah, ini kami melihat terjadi ketidakseimbangan," ujar Tito Karnavian.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa jika dihitung dari angka itu, satu petani hanya untung Rp 1,2 juta. Kesenjangan keuntungan inilah yang harus ditanggulangi.
"Sementara pedang untungnya Rp 133 triliun dibagi 400 ribu pedagang, per orang terima Rp 100 sampai Rp 300 juta," kata dia.
Amran menambahkan pihakya mengupayakan pula agar harga beras dapat berkurang Rp 1.000 dari harga normal.
"Petani harga yang menguntungkan enggak boleh turun. Itu sudah dijamin oleh pemerintah. Kami inginkan adalah disparitas yang tinggi ini dari Rp 7 ribu ke Rp 10 ribu. Sehingga tiga-tiganya senang," Tito menandaskan.
Saksikan video di bawah ini:
