Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke salah satu kota di Kalimantan.
Terkait kebijakan ini, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah untuk melibatkan mereka dalam penyusunan kebijakan pemindahan ibu kota tersebut.
"Kita, pelaku usaha, berharap penyusunan kajian ini dapat melibatkan pelaku usaha, sehingga kita dapat memberikan masukan, saran, dan pandangan dari sisi pengusaha," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Kamis (6/7/2017).
Sarman menuturkan, selama ini Jakarta dihuni oleh ratusan ribu pelaku usaha besar, penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), swasta nasional, termasuk kedutaan negara sahabat dan atase yang intens melakukan komunikasi dan interaksi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga
Advertisement
Jika perpindahan pusat pemerintahan dan ibu kota terlalu jauh dari Jakarta, maka akan menimbulkan masalah baru. Masalah itu adalah biaya operasional tambahan bagi pelaku usaha dan akan mengurangi produktivitas dan iklim usaha dan investasi yang kurang kondusif.
Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan pusat pemerintahan dan ibu kota yang baru tidak jauh dari kota Jakarta. Terlalu riskan jika keluar Jawa, apalagi wacana ke Kalimantan Tengah.
Sarman menambahkan, berkaca pada negara tetangga Malaysia yang jarak pusat pemerintahan Putrajaya dengan pusat bisnis dan ekonomi Kuala Lumpur hanya sekitar 25 km, maka seharusnya itu bisa menjadi suatu acuan bagi pemerintah. Jadi dari sisi efisiensi biaya dapat ditekan dan mengurangi biaya pelaku usaha.
"Alternatif ke wilayah Jonggol Cariu, Bekasi, Karawang, Purwakarta atau mungkin Banten di mana lahannya masih tersedia menjadi suatu pertimbangan," ujar Sarman. (Yas)
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
