Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meski kena penghematan anggaran, tidak mengganggu proyek strategis nasional.
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 Anggaran 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menjadi salah satu objek efisiensi tersebut.
Advertisement
Dalam Inpres tersebut, Kementerian PUPR diusulkan penghematan anggaran sebesar Rp 517,7 miliar. Sebelumnya, pagu dipa dalam APBN 2017 sebesar Rp 87,2 triliun menjadi Rp 86,7 triliun.
Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku akan melaksanakan sesuai dengan keputusan APBN-Perubahan 2017.
"Yang bisa saya pastikan, penghematan ini tidak menyentuh belanja modal, sehingga tidak akan mempengaruhi target-target Kementerian PUPR yang sudah ditetapkan sebelumnya," tegas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/7/2017).
Tidak hanya itu, dari sekian organisasi Eselon 1 yang ada di bawahnya, Basuki mengaku untuk Direktorat Jenderal Bina Marga tidak dikenakan penghematan anggaran.
Basuki menuturkan, berbagai proyek yang ada di Ditjen Bina Marga merupakan proyek-proyek strategis yang dalam jangka pendek harus segera diselesaikan dan memiliki taraf internasional.
"Karena untuk kepentingan pembangunan infrastruktur Asian Games 2018 dan juga berbagai proyek seperti underpas dan pelebaran jalan di Bali dalam rangka mendukung pertemuan World Bank dan IMF 2018," ujar Basuki. (Yas)
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
