Liputan6.com, Jakarta Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain, salah satunya Palangkaraya di Kalimantan terus bergulir. Pemerataan perekonomian dari Jawa ke luar Jawa, banjir, kemacetan menjadi beberapa pertimbangan perlunya memindahkan ibu kota yang kini tengah dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness, Erick Sugandi mengakui dampak positif pemindahan ibu kota bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan pemerataan pembangunan antardaerah.
"Proses penyiapan gedung-gedung dan infrastruktur baru di tempat baru akan dorong pertumbuhan ekonomi di lokasi baru tersebut dan daerah-daerah sekitarnya," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (7/7/2017).
Baca Juga
Advertisement
Bahkan bila pemindahan ibu kota selesai terlaksana, kota dan propinsi yang dipilih sebagai lokasi baru akan menjadi pusat pertumbuhan baru.
Dampak positif lainnya, pemindahan ibukota juga akan meringankan beban Jakarta dari sisi sosial ekonomi. Dari sisi pertahanan, pemerintah akan dipaksa memperkuat pertahanan di ibu kota berada maupun wilayah di sekitarnya.
"Selama ini pertahanan Indonesia masih condong terpusat di Jawa. Jika ibukota pindah ke Kalimantan," dia menandaskan.
Apalagi perkembangan teknologi informasi (IT) mendukung menciptakan satu e-government yang bisa diatur pengelolaannya. "Sistem perijinan dan pengurusan dokumen juga bisa online, beda dengan dekade-dekade sebelumnya," dia menuturkan.
Meski sulit terlaksana dalam jangka pendek, dia menilai pemindahan ibu kota sebagai ide positif dan masih bisa berjalan sebagai proyek jangka panjang secara bertahap. Ini bila pemerintah sulit melaksanakannya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan.
"Yang jelas rencana ini mesti matang dan jangan malah bikin masalah baru ke pengelolaan defisit APBN. Dan yang penting pemerintah harus dapat persetujuan DPR dulu untuk masukkan anggarannya ke APBN. Kalau mau libatkan swasta, harus transparan dan dibuka ke publik dan sepengetahuan DPR," dia mengingatkan.
Setidaknya, ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai pengganti Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tiga lokasi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Tengah telah ada lahan yang disiapkan seluas 300 ribu hektare (ha).
"Belum tahu (lokasinya). Di Kalimantan Tengah di sebelah utara Palangkaraya, itu 300 ribu ha. Di Kalimantan saya belum tahu malahan. Di Kalimantan Selatan saya tidak ngerti. Saya kalau spekulasi kan tidak enak," ujar dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Terlepas di mana lokasi pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, yang jelas di lokasi tersebut harus ada lahan luas yang masih dikuasai oleh negara. "Yang penting lahan masih dikuasai negara. Ada yang menawarkan kepada Presiden. Nanti Presiden yang memutuskan," kata dia.
Tonton video menarik berikut ini:
