Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyetujui wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya. Namun, mantan Menteri Kehutanan ini menyarankan kebijakan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Setuju, tapi kapan-kapan saja. Karena pemindahan ibu kota itu perlu biaya, mindahin kecamatan aja butuh biaya besar," ucap Zulkifli di Asrama Haji Surabaya, Sabtu (8/7/2017).
Dari pada memindahkan ibu kota, Zulkifli menyarankan agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Dia pun mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ini tidak ada dalam janji kampanye Presiden Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.
"Pemindahan ibu kota enggak ada di janji kampanye. Janji kampanye dulu diselesaikan seperti jalan tol Jakarta-Surabaya ataupun tol Sumatera," ujar dia.
Tak hanya itu, Zulkifli juga mengatakan permasalahan listrik, irigasi hingga perekonomian juga belum terselesaikan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut menurutnya lebih penting dari pada harus memindahkan ibu kota negara.
"Masih banyak pekerjaan rumah untuk tahun depan. Sedangkan keuangan kita juga terbatas," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Kendati demikian, Zulkifli juga mendukung adanya pemisahan antara kota bisnis dan pemerintahan di Indonesia. Seperti yang diberlakukan Malaysia dengan menjadikan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan dan Kuala Lumpur menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
"Boleh saja, karena memang penting memisahkan kita bisnis dan ibukota," tegas Zulkifli.
Hingga saat ini rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan terus dikaji Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas. Target kajian diselesaikan pada 2017, sehingga pemindahan pusat pemerintahan mulai disiapkan pada tahun depan.
Advertisement
Saksikan video menarik di bawah ini:
