Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berinovasi dalam meningkatkan pelayanan demi mengentaskan kemiskinan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, BPR harus memperkuat perannya dalam menyediakan layanan keuangan inklusif yang bisa diakses semua pihak, khususnya usaha kecil dan mikro.
Sampai April 2017, perkembangan BPR tumbuh positif dengan total aset sebesar Rp 115,2 triliun, meningkat 10,18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga
Advertisement
Dari jumlah BPR yang saat ini mencapai 1.621, BPR berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 110,9 triliun atau tumbuh 9,95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dana pihak ketiga sebesar Rp 95,5 triliun, tumbuh 9,8 persen dibanding tahun lalu.
"Berbicara keuangan inklusif BPR harus berada di garis depan memberikan layanan keuangan untuk masyarakat," kata Muliaman dalam sebuah diskusi tentang BPR, di Jakarta, Senin (10/7/2017).
Menurut Muliaman, hal tersebut mendukung program pemerintah mendorong keuangan inklusif yang bertujuan mempermudah masyarakat mendapat akses keuangan untuk modal usaha. Dengan begitu, kemiskinan pun berkurang.
"Saya mengajak Perbarindo (Persatuan BPR Indonesia) mendorong kebijakan keuangan inkflusif ini. Sebab, kita percaya mendekatkan keuangan sebagai modal, membuka akses layanan keuangan bisa mengentaskan kemiskinan," dia mengungkapkan.
Muliaman melanjutkan, BPR harus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan, dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan sinergi. Selain untuk memperkuat perannya, hal ini untuk memenangkan persaingan. Pasalnya, ke depan persaingan industri keuangan semakin ketat, khususnya penyediaan fasilitas keuangan sektor UMKM.
"Memang harus lihat lingkungan sekitar persaingan semakin ketat UMKM jadi primadona, beberapa perusahaan besar ingin masuk area ini," Muliaman menandaskan.
Tonton video menarik berikut ini:
