Wiranto: Beberapa Parpol Sepakat Poin-Poin di Revisi UU Pemilu

Wiranto berharap pembahasan revisi UU Pemilu tidak terus-menerus alot, mengingat waktu yang sudah mepet.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 10 Jul 2017, 17:55 WIB
Menkopolhukam Wiranto memberikan penjelasan dalam Konferensi pers Saber Pungli di Media Center Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (24/11). Wiranto menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku sudah bertemu dengan ketua fraksi dan sekjen partai yang ada di DPR terkait pembahasan revisi UU Pemilu.

"Saya sudah ketemu ketua fraksi dan para sekjen ada ketemu poin-poin yang kita sepakati. Waktu itu belum semua partai, sebagian belum di tempat," ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Tak hanya itu, menurut Wiranto, bisa saja nantinya DPR melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, alangkah lebih baik pembahasannya dilakukan dengan para menteri.

"Boleh-boleh saja antara legislatif dan eksekutif bertemu. Kalau pertemuan antara pansus atau pada level menteri tidak sepakat, kita tingkatkan ke presiden, enggak masalah," kata dia.

Kendati demikian, Wiranto mengharapkan, agar pembahasan terkait revisi UU Pemilu dituntaskan di level menteri terkait.

"Ini hanya bicara penyesuaian saja karena ada kepentingan yang harus kita adopsi. Kepentingan politik ada, kepentingan pemerintah ada, kepentingan itu harus menyesuaikan kepentingan nasional, sudah bertemu terus-menerus tapi belum sepakat," beber dia.

Wiranto optimistis pembahasan revisi UU Pemilu antara Pemerintah dan DPR dapat selesai. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

"(Pertemuan) terus kita lakukan, apakah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang memang punya kewenangan selesaikan politik nasional, atau sebagainya. Saya yakin selesai," ucap dia.

Wiranto berharap pembahasan revisi UU Pemilu tidak terus menerus alot, mengingat waktu yang sudah mepet.

"Karena alot kita datang berunding melakukan pembicaraan agar enggak usah alot. Pemilu udah deket waktu, KPU, Bawaslu harus kerja. Semakin mundur (waktu keputusannya) berarti semakin sempit kita bekerja. Yang rugi siapa? Yang rugi kita semua," tutur dia.

"Maka, dari pemerintah terus-menerus lewat Mendagri, Kumham, dan Menko Polhukam koordinasi lobi-lobi, sesuaikan, cari kesamaan yang baik, tidak rugikan kepentingan nasional, dan tidak rugikan pemilih," jelas Wiranto.

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya