Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk melibatkan pengusaha dalam kajian pemindahan ibu kota. Sebab, keterlibatan pihak swasta dianggap penting dalam mengembangkan wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar mengatakan, dalam memilih ibu kota, banyak yang harus dijadikan pertimbangan. Menurutnya, pertimbangannya bukan hanya sekadar lokasi dan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut.
"Untuk ibu kota, dalam satu wilayah ini kan harusnya banyak kriteria yang memang harus dipertimbangkan. Jadi bukan terkait cuman apakah potensi ekonomi ya dan semacam itu, sepertinya harus digali lebih jauh," ujar dia dalam acara Halalbihalal Sinarmas di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Sanny, seharusnya sebelum melempar wacana ini publik, pemerintah harus mematangkan dulu kajian pemindahan ibu kota ini. Dalam kajiannya, pemerintah juga harus turut melibatkan pihak swasta untuk ikut mengembangkan ibu kota tersebut nanti.
"Saya melihatnya bahwa wacana pemindahan ibu kota ini harusnya lebih mematangkan dulu di internal pemerintahan. Mungkin kalau mau mengajak dari Apindo, Kadin, asosiasi sektoral bisa. Sebaiknya memang jangan langsung dilempar ke publik," kata dia.
Selain itu, kata dia, untuk mengembangkan suatu wilayah untuk menjadi ibu kota membutuhkan dana yang besar, seperti untuk pembangunan infrastrukturnya. Hal ini tidak mungkin hanya mengandalkan dana pemerintah semata. "Pemindahan ibu kota itu kan membutuhkan dana yang besar. Itu bisa melibatkan swasta," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan sektor perdagangan tidak akan terganggu dengan adanya pemindahan ibu kota. Sebab, jika pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terwujud, yang berpindah hanya pusat pemerintahan dan urusan administratif saja.
Enggartiasto mengatakan, jika ibu kota pindah ke lokasi lain, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan jasa. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Washington DC dan New York di Amerika Serikat atau Canberra dan Melbourne di Australia.
"Tidak ada soal, sebab Jakarta akan menjadi kota jasa sama seperti halnya Washington dengan New York, lalu Melbourne dengan Canberra," ujar dia di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (10/7/2017).
Namun demikian, Enggartiasto enggan berkomentar lebih banyak soal wacana pemindahan ibu kota ini. Menurut dia, hal tersebut masih harus menunggu kajian menyeluruh yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
