Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj bertemu secara khusus dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait aturan sekolah lima hari. Aqil menyebut, Jokowi akan berupaya mencabut aturan itu.
"Presiden sangat respek sekali dan menanggapi dengan positif. Insya Allah akan diupayakan cara bagaimana katakanlah mencabut atau apalah atau membatalkan," kata Aqil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Advertisement
Dalam pertemuan itu, Said Aqil menyampaikan keberatan para ulama tentang sekolah lima hari. Alasannya tak lain akan mengancam keberlangsungan madrasah diniyah yang notabene dimulai setelah tengah hari.
Hilangnya madrasah diniyah sangat berperan dalam membangun karakter dan pribadi anak. Anak tidak akan mendapat pemahaman Islam jika tidak melalui madrasah.
"Kalau di SD dua jam seminggu (pelajaran) agama, enggak akan sampai ke situ. Paling-paling doanya mau makan, mau tidur," jelas Aqil.
Hal ini merupakan teologi pengenalan diri terhadap Tuhan. Sehingga anak sejak dini tahu bagaimana menyapa dan beribadah kepada Tuhan.
Di sisi lain, madrasah diniyah berperan menjaga agar anak tidak terjerumus paham radikal. Akan jadi berbahaya ketika disusupi paham radikal tanpa pengetahuan yang cukup soal agama dan kebangsaan.
"Iya kalau punya karakter itu orang yang betul-betul nasionalis religius. Kalau jatuhnya ke yang jenggot-jenggot itu apa enggak 'Allahu Akbar' gitu?" ujar Aqil.
Budaya madrasah diniyah yang sudah berjalan adalah adanya imtihan atau acara kelulusan siswa. Biasanya, ketika imtihan, ada panggung acara yang berisi penampilan siswa.
"Anak kecil tampil ada yang pidato, baca quran, orangtuanya senang. Ini sudah menjadi budaya, sudah tradisi di desa-desa dan jumlah madrasah NU itu 76 ribu, yang bangun masyarakat, yang gaji guru masyarakat," ucap Said Aqil.
Saksikan video di bawah ini:
