Liputan6.com, New Delhi - Meningkatnya presensi Angkatan Laut China di Samudera Hindia memicu respons dari Amerika Serikat, India, dan Jepang. Ketiga negara dikabarkan tengah melakukan latihan maritim gabungan terbesar selama dua dekade terakhir di kawasan, pada Senin 10 Juli 2017.
Pada latihan maritim gabungan yang bernma 'Malabar Exercise' itu, India, Jepang, dan AS akan mengerahkan sejumlah kapal perang, induk, selam, dan berbagai alutsista pendukung. Lokasi latihan maritim gabungan itu akan bertempat di sekitar Teluk Bengal. Demikian seperti diwartakan oleh CNN, Selasa (11/7/2017).
Baca Juga
Advertisement
Bagi AL AS, latihan Malabar ditujukan untuk menyikapi 'sejumlah ancaman keamanan maritim yang dihadapi bersama di kawasan Indo-Asia Pasifik'.
Latihan Malabar telah dilakukan sejak 1992. Pada awal pelaksanaannya, latihan gabungan itu merupakan simbolisasi hubungan bilateral AS - India di sektor militer.
"Latihan itu juga menjadi simbolisasi komitmen AS untuk bekerja sama dengan India dalam keamanan di kawasan," jelas Constantino Xavier, pakar hubungan internasional dari Carnegie India.
Selain AS dan India yang menjadi peserta tetap, sejumlah negara kerap berpartisipasi dalam latihan itu. Sementara itu, Jepang menjadi peserta tambahan dalam latihan Malabar.
Latihan gabungan yang akan berlangsung selama seminggu itu akan melibatkan 16 kapal --seperti USS Nimitz, INS Vikramanditya, dan JS Izumo--, dua kapal selam, dan 95 armada udara sea-to-air.
Pada Malabar 2017, untuk pertama kalinya, peserta latihan akan melakukan simulasi perang anti-kapal selam serta patroli dan pengintaian. Angkatan Laut India juga mengirim kapal selam kelas Sindhughosh dan pesawat pengintai maritim P-81, demi menggarisbawahi fokus latihan simulasi perang anti-kapal selam.
Tensi Tegang
Penumpukan armada AL dari tiga negara di wilayah Samudera Hindia terjadi saat India dan China mengalami peningkatan tensi.
Selama beberapa waktu terakhir, China terus meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di kawasan, yang bertujuan untuk memperluas kemampuan operasi militer Tiongkok.
Menurut analisis IndiaSpend, think-tank berbasis di Mumbai, militer China memiliki 283 kapal tempur di Samudera Hindia, atau empat kali lebih banyak daripada alutsista maritim India yang hanya berjumlah 66. Padahal, kawasan itu telah lama dicanangkan oleh New Delhi sebagai bagian dari lingkup perluasan pengaruh geo-politik mereka.
Angkatan Laut India telah melaporkan, setidaknya belasan kapal China --termasuk kapal selam-- telah menampakkan diri di Samudera Hindia sejak Mei 2017.
Kini, setelah China gencar mengembangkan pengaruhnya hingga ke Samudera Hindia, Constantino Xavier dari Carnegie India menilai, bahwa pemerintah India harus mengevaluasi kebijakan kemaritiman mereka dan mengatasi gencarnya aktivitas China di kawasan.
Sementara itu, ketika dimintai tanggapan mengenai latihan Malabar 2017, Kementerian Luar Negeri China mengatakan, "Kami tidak memiliki masalah dengan relasi dan kooperasi yang dilakukan secara normal oleh sejumlah negara."
Beberapa waktu terakhir, India telah mengambil langkah aktif dengan negara kemitraan guna menahan berkembangnya pengaruh China di kawasan.
Pada Juni 2017, India membeli sejumlah pesawat pengintai AS, pasca-kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Washington, DC. Pada bulan yang sama, firma industri alutsista AS, Lockheed-Martin, berencana akan merakit jet tempur F-16 di India, jika New Delhi menyetujui kontrak kerjasama militer dengan Gedung Putih.
PM Modi juga berkomitmen dengan PM Jepang Shinzo Abe untuk 'mempererat koordinasi' dalam sejumlah isu, termasuk keterbukaan kawasan Indo Pasifik.
Gagasan keterbukaan kawasan laut Indo Pasifik yang dicetuskan oleh India dan Jepang, serta didukung oleh AS, diprediksi akan membuat China gerah. Pasalnya, wilayah tersebut dianggap strategis bagi Tiongkok untuk menguatkan pengaruh geo-politiknya di kawasan.
"China secara khusus mengandalkan Selat Malaka di Samudera Hindia sebagai jalur utama segala aktivitas kemaritimannya. Jika mereka merasa 'terjepit' dengan kehadiran India dan Jepang, mereka mungkin akan memanfaatkan jalur alternatif. Itulah yang dilakukan China dengan kebijakan 'belt and road' mereka," jelas Constantino Xavier.
Di satu sisi, India dan Jepang menolak untuk berpartisipasi dalam gagasan 'belt and road' China --sebuah proyek ambisius interkoneksi perdagangan dan pembangunan via jalur darat di Eurasia dan laut di Pasifik.
Saksikan juga video berikut ini
