Liputan6.com, Jakarta Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah jaringan gas rumah tangga (jargas) harus pupus. Ini seiring terpangkasnya anggaran instansi ini sebagai langkah penghematan oleh pemerintah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RAKL) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (RAPBNP) dengan Komisi VII DPR, telah diputuskan tidak ada penambahan pembangunan jaringan gas.
Baca Juga
Advertisement
Dengan begitu, pembangunan jargas tetap sesuai dengan APBN 2017, sebanyak 59.809 Sambungan Rumah tangga (SR) di sembilan daerah. Padahal, Kementerian ESDM sebelumnya ingin ada tambahan pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 6 ribu sambungan.
"Jadi jumlah jargas persis seperti di APBN 59 ribu sekian," kata Wiratmaja, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Sembilan daerah tersebut yaitu, Pekanbaru (3270 SR), Kabupaten Musi Banyuasin (6.031 SR), Kabupaten Pali (5.375 SR), Kabupaten Muara Enim (4.785 SR), Bandar Lampung (10.321 SR), Kabupaten Mojokerto (5.101 R), Mojokerto (5.000 SR), Samarinda (4.500 SR), Bontang (8.000 SR), dan DKI Jakarta (7.426 SR).
Menurut Wiratmaja, niat penambahan jaringan gas tersebut muncul karena ada pengalihan dari anggaran lain hasil penghematan lelang. Namun keinginan Kementerian ESDM tersebut tak terlaksana, akibat pemotongan anggaran sebagai langkah penghematan.
"Tadinya kan hasil penghematan, tadinya dialihkan ke jargas. Tapi kan diminta memotong anggaran 15 persen," papar Wiratmaja.
Selain pembatalan penambahan jaringan gas rumah tangga, pemotongan anggaran juga berdampak pada pembangunan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) yang sebelumnya akan dikerjakan Kementerian ESDM, kemudian kedua fasilitas pembangunannya diserahkan ke badan usaha.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, dari pagu awal yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017, sebesar Rp 7,03 triliun, diusulkan berkurang menjadi Rp 6,56 triliun. Hal tersebut dilatarbelakangi perkiraan tidak tercapainya target penerimaan negara.
"Pagu awal yang sudah disetujui adalah Rp 7,03 triliun. Jadi ini kami sampaikan angka yang disetujui bersama banggar dan pemerintah. Adapun target sesuai dengan perjalanan waktu 20,7 persen sampai 10 Juli atau Rp 22,2 triliun ini masih in line," kata Jonan.
Jonan mengungkapkan, salah satu sumber penghematan dari pemotongan anggaran tersebut adalah pembatalan pembangunan tangki BBM dan LPG, dengan anggaran sebesar Rp 227,2 miliar.
"Pembatalan multiyears kontrak Rp 227,2 miliar ini tangki BBM dan LPG," tandasnya.
Tonton video menarik berikut ini:
