Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali muncul. PDIP menilai Presiden Jokowi perlu segera melakukan reshuffle kabinet karena koalisi yang terjalin saat ini tidak solid.
Salah satu desakan disuarakan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin. Menurut dia, partai pengusung pemerintah harus solid guna menyukseskan segala program kerja yang prorakyat.
Advertisement
"Dari pada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," kata Hasanudin, saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Sabtu (15/7/2017).
Menurut analisis Wakil Ketua Komisi I DPR-RI ini, reshuffle kabinet akan berpengaruh terhadap konstelasi Pilpres 2019 mendatang. Kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi solid serta komitmen membuat program-program yang prorakyat.
Sementara, komposisi kabinet harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional. "Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," terang dia.
Dalam pandangannya, konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik pada 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap mengkristal pada Pilpres 2019.
Sedikit beda adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo pada 2014, kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, jelas Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu, yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH plus artinya, plus Golkar dan PPP," jelas Hasanuddin.
Saksikan video menarik di bawah ini:
