Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara. Rencananya pemerintah akan lebih banyak mengandalkan dana dari sektor swasta untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota ini.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kennedy Simanjuntak mengatakan, agar dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah tidak besar dalam pemindahan ibu kota ini, maka pemerintah ingin menarik sebanyak-banyaknya investor swasta untuk membangun ibu kota baru.
Advertisement
"Dari awal perintahnya melibatkan sebanyak mungkin swasta, seminimum mungkin pemerintah. Kita inginnya kalau bisa 100 persen swasta, tapi kan tidak mungkin. Jadi seminimum mungkin pemerintah, jadi uang pemerintah lebih ke infrastruktur yang lain," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Minggu (16/7/2017).
Kennedy mengungkapkan, untuk dapat menarik minat swasta, saat ini pihaknya tengah mengkaji model pembangunan ibu kota. Agar menarik, selain menjadi pusat administrasi, sekitar ibu kota juga perlu dibangun pusat bisnis dan kegiatan ekonomi.
"Ini kita cari bagaimana modelnya supaya swasta mau ikut. Itu lagi kita cari. Tidak mungkin satu ibu kota tidak hidup, yang namanya kota pasti ada daerah sekitarnya, nah itu bagaimana supaya menarik. Kalau desain ibu kota sekitarnya bagaimana supaya menarik, supaya pemerintah bisa dapat uang membangun yang ini," kata dia.
Namun, Kennedy belum bisa memastikan besaran dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota baru. Menurut dia, hal tersebut akan tergantung dari lokasi dan desain dari ibu kota yang akan dibangun.
"Tergantung desain, lokasi, siapa yang tertarik ke sana. Sekarang kan lagi cari di mana tempatnya. Pendanaannya belum, sekarang kan kajian pemilihan lokasi," tandas dia.
