Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Patai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengkritisi langkah pemblokiran terhadap aplikasi Telegram. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), telah menutup aplikasi Telegram karena dinilai banyak digunakan teroris untuk berkomunikasi.
Zulkifli menilai, seharusnya yang disasar pemerintah konten yang salah di aplikasi tersebut, bukan menutup medianya.
Advertisement
"Kalau ada hal-hal yang salah, (seharusnya) yang salahnya yang diproses, jangan rumahnya yang ditutup, gitu," kata Zulkifli saat ditemui di acara halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Ketua MPR ini memandang, telegram merupakan bagian dari perkembangan zaman yang sudah maju. Selain itu, ia mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu, Zulkifli menilai kebijakan dari pembantu Presiden ini akan menurunkan popularitas Jokowi.
"Ya saya sayangkan saja kebijakan-kebijakan pembantu Presiden kalau terus menerus begitu kan lama-lama merongrong popularitas Bapak Presiden," ujar dia.
Bahkan Zulkifli mengatakan, penutupan aplikasi Telegram sebagai langkah yang tidak tepat. "Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan. Bapak Presiden saya kira hati-hati," kata Zulkifli.
Layaknya facebook dan instagram, aplikasi semacam Telegram dinilainya punya banyak pengguna di Indonesia. Jika itu ditutup, penggunanya akan marah.
"Semua banyak penggunanya, kalau semua dibredelkan marah, marah sama siapa, pembantu Presiden. Akhirnya begitu," sebut Zulkifli.
Saksikan video menarik di bawah ini:
