Ketimpangan Orang Miskin dan Kaya Stagnan, Ini Daerah Tertinggi

Dari realisasi rasio gini 0,393, paling tinggi di wilayah perkotaan dengan rasio 0,407 dan perdesaan 0,320 di Maret ini.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 17 Jul 2017, 17:30 WIB
Deretan rumah semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (31/10). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rasio gini atau ketimpangan pengeluaran penduduk turun tipis menjadi 0,393 di Maret 2017. Ketimpangan paling tinggi terjadi di Yogyakarta, sedangkan yang terendah di Bangka Belitung.

Kepala BPS Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengungkapkan, rasio gini di Maret 2017 sebesar 0,393 menurun 0,001 poin dibanding realisasi 0,394 di September 2016. Sedangkan dibanding rasio gini Maret 2016 yang sebesar 0,397, capaian di Maret 2017 merosot 0,004 poin.

"Rasio gini stagnan, hampir nyaris sama atau tidak mengalami perubahan. Karena menurunkan ketimpangan bukan upaya yang mudah, perlu roadmap jangka panjang, idealnya pergerakan tiga tahun sekali," jelas Kecuk saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Lebih jauh Kecuk menambahkan, dari realisasi rasio gini 0,393, paling tinggi di wilayah perkotaan dengan rasio 0,407 dan perdesaan 0,320 di Maret ini. "Ketimpangan pengeluaran di kota jauh lebih buruk dibanding di desa. Persoalannya gap masyarakat bawah dan kalangan atas di kota lebar sekali," dia menjelaskan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama September 2016 ke Maret 2017, di antaranya adalah:

1. Secara nasional, kenaikan pengeluaran per kapita di periode tersebut untuk kelompok 40 persen terbawah 1,89 persen, 40 persen menengah 2,19 persen, dan 20 persen teratas 1,44 persen

2. Pada daerah perkotaan terjadi pola yang sama dengan nasional. Kenaikan pengeluaran per kapita September 2016-Maret 2017 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah (0,69 persen), 40 persen menengah (1,21 persen), dan 20 persen teratas (0,06 persen)

Kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di perkotaan mengalami perlambatan di semua kelompok penduduk dibanding periode sebelumnya. Salah satunya disebabkan upah riil buruh bangunan yang menurun pada kelompok menengah ke bawah, sementara di kelompok atas terjadi penurunan konsumsi barang mewah.

3. Pada daerah perdesaan terjadi pola yang berbeda dengan nasional dan perkotaan. Kenaikan pengeluaran perkapita September 2016-Maret 2017 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah (2,27 persen), 40 persen menengah (2,62 persen), 20 persen teratas (3,92 persen)

Lebih tingginya kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 20 persen teratas dibandingkan kelompok di bawahnya diduga diakibatkan oleh adanya surplus yang diperoleh dari peningkatan produksi pertanian cenderung dinikmati oleh kelompok 20 persen teratas.

Berdasarkan data, Kecuk bilang, Yogyakarta menempati posisi pertama dengan ketimpangan pengeluaran penduduk paling tinggi sebesar 0,432. Sedangkan yang terendah di Bangka Belitung sebesar 0,282.

"Ini menjadi sebuah masalah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan rasio gini di daerah masing-masing," dia menjelaskan.

Adapun 9 Provinsi yang mencetak ketimpangan pengeluaran di atas rata-rata nasional 0,393, antara lain:

1. Yogyakarta 0,432
2. Gorontalo 0,430
3. DKI Jakarta 0,413
4. Sulawesi Selatan 0,407
5. Jawa Barat 0,403
6. Papua 0,397
7. Jawa Timur 0,396
8. Sulawesi Utara 0,396
9. Sulawesi tenggara 0,394

Deputi Bidang Statistik Sosial, M Sairi Hasbullah menambahkan, pembangunan-pembangunan infrastruktur telah memberi berkah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat terbawah. Namun garis kemiskinan yang disebabkan inflasi mengalami peningkatan yang lebih cepat.

"Pengeluaran orang kaya agak slow down, sedangkan yang miskin naik tapi lamban jadi itulah kenapa rasio gini stagnan. Paling tinggi di desil 6,7,8 kelas menengah ke atas. Yang kaya naik di bawah 2 persen, kelompok miskin 2-3 persen, akibatnya ketimpangan tidak bergerak," jelasnya.

Sementara ketimpangan pengeluaran penduduk paling tinggi di Yogyakarta, Sairi beralasan karena penghematan pengeluaran di kelompok masyarakat terbawah.

"Rasio gini di Yogyakarta unik sendiri, pola konsumsinya unik. Lapisan bawahnya sangat hemat belanja, lapisan menengah atasnya tinggi, jadi ada gap. Tapi Yogyakarta meski rasio gini besar, indeks kebahagian penduduk Yogya tinggi," pungkas Sairi.

Tonton video menarik berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya