Liputan6.com, Jakarta - Isu terkait pergantian menteri (reshuffle) dalam Kabinet Kerja kembali mencuat. Selain diganti, sejumlah menteri dikabarkan akan bergeser ke jabatan menteri lain.
Salah satunya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Mantan Direktur Utama PT KAI ini disebut-sebut akan menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi hal tersebut, Jonan menyatakan dirinya tidak tahu apa-apa terkait isu tersebut. Menurut dia, soal reshuffle hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tahu. "Itu tidak tahu saya. Tanyakan ke Bapak Presiden, tadi tidak ngomongin soal itu," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Jonan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini hanya untuk melaporkan soal perkembangan di sektor minyak dan gas (migas). "Kami biasa update produksi hulu migas, terus rencana eksplorasi, gitu lah. Kalau detail ya saya tidak boleh bilang lah," kata dia.
Selain soal migas, Jonan menegaskan dirinya bersama Presiden Jokowi tidak membicarakan soal reshuffle. "Nunggu lama. Kan TPA, terus ada menteri yang lain, nunggu giliran lah ya. Tidak ada soal itu (reshuffle)," tandas dia.
Wakil Menteri ESDM) Arcandra Tahar pun juga santer didengungkan akan menggantikan Jonan. Saat dikonfirmasi mengenai tersebut, Arcandra hanya menjawab singkat sampai tersenyum. "Waduh," ujar dia.
Menurut Arcandra, pergantian menteri merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu dirinya enggan menanggapi itu semacam ini. "Janganlah isunya dibawa ke sana. Itu hak prerogatifnya presiden, ya," kata dia.
Arcandra juga mengatakan, tugasnya saat ini sebagai Wakil Menteri ESDM juga sudah sangat banyak. Maka dirinya lebih memilih untuk berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas tersebut. "Pekerjaan saya cukup banyak. Saya enggak bisa menjawabnya," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, isu reshuffle tidak perlu diributkan dan dibesar-besarkan.
"Saya kira begini ya, jangan tanya saya soal reshuffle. Itu kan hak Presiden, untuk apa diributkan," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (26/4/2017).
Mantan Panglima TNI itu juga menanggapi santai terkait adanya kabar perombakan jajaran pembantu kepala negara tersebut. "Setiap minggu itu ada isu reshuffle. Ini sudah jadi isu bulanan, bahkan mingguan. Jadi untuk apa ditanggapi?" kata Wiranto.
Ia mengimbau agar publik tidak perlu risau isu pergantian pejabat kementerian dan lembaga tersebut. "Tidak usah dibincangkan terkait siapa mau mengganti, siapa mau diganti, kapan mau diganti. Itu semua hak Presiden," kata dia.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
