Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih dulu kepada publik mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara. Jangan sampai langkah ini diambil dengan pertimbangan yang tidak tepat, sehingga justru menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
Pengamat Perkotaan dan Perencanaan Wilayah dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Haryo Winarso mengungkapkan, pemindahan pusat pemerintahan, dalam hal ini ibu kota negara, harus memenuhi alasan logis. Menurut dia, kurang tepat kalau rencana pemindahan pusat administrasi negara tersebut dikarenakan alasan Jakarta macet atau sering kena banjir.
Dia beralasan jumlah pegawai di pemerintahan itu kecil sekali, hanya 20 persen dari aktivitas pekerja di Jakarta. Demikian juga kalau alasannya karena Jakarta sering banjir juga tidak tepat, karena biaya memindahkan ibu kota itu dananya besar sekali dari pada melakukan langkah teknis mengatasi banjir.
“Jadi urgensinya apa dulu, ini yang perlu dijelaskan pemerintah kepada publik,” ujar Haryo kepada Liputan6.com, Selasa (18/7/2017).
Baca Juga
Advertisement
Akan tetapi, kalau ibu kota pindah dengan alasan ekonomi, menurut dia, hal itu banyak dilakukan oleh negara lain. Alasan lain untuk pengembangan wilayah juga realistis, apalagi alasan keamanan pemerintahan seperti ibu kota negara yang sekarang mudah diserang musuh atau kerap dilanda gempa dan tsunami.
Demikian juga mengenai lokasi ibu kota negara yang baru, Haryo berharap tidak diputuskan dengan tergesa-gesa karena emosional. Pemilihan lokasi harus dilakukan dengan cara yang benar dengan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, nantinya setelah didapat satu nama lokasi, pemerintah harus bisa memberikan alasan yang dapat diterima seluruh rakyat, karena pemilihan lokasi ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kecemburuan, mengingat setiap daerah merasa memiliki rasa kebanggaan pada sejarah daerahnya masing-masing.
Libatkan swasta
Terkait sumber pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru, Haryo menilai perlunya pemerintah melibatkan swasta, mengingat kebutuhan dana untuk membangun satu pusat pemerintahan baru itu tidaklah sedikit. Misalnya pembangunan ratusan bahkan ribuan rumah. Menurut dia, pengembang swasta bisa berperan di sana, termasuk pembangunan fasilitas pendukung perkotaan.
Direktur PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, Hyanto Wihadhi berpendapat, konsep yang matang menjadi hal utama yang harus disiapkan dalam rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Termasuk mengenai infrastruktur dan aksesibilitas menuju kota baru tersebut. Diingatkan agar pemindahan Ibu kota tersebut tidak dilakukan tanpa kajian matang dan benar.
Menurut dia, Korea Selatan dan Malaysia bisa dijadikan contoh bagi Indonesia dalam mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara.
“Kalau ini benar menjadi keputusan politik pemerintah, saya kira peluang investasi swasta masuk ke sana besar sekali. Karena kan enggak mungkin hanya memindahkan kantor-kantor pemerintah saja ke sana, tetapi juga akan muncul kota-kota baru untuk permukiman aparatur pemerintah dan masyarakat,” kata dia.
Berdasarkan pengalaman Jababeka dalam membangun kota baru, tambah Hyanto, dalam pemilihan lokasi paling penting, karena hal itu juga menyangkut kondisi tanahnya.
Dengan tahu bagaimana keadaan tanah di lokasi tersebut, maka pemerintah bisa lebih mudah menyiapkan kelengkapan infrastruktur dan utilitas, sehingga kota baru tersebut benar-benar nyaman sebagai pusat pemerintahan.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
