Liputan6.com, Garut - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, berjanji tak akan memberikan izin operasional ojek online di wilayahnya. Sikap Pemkab Garut ini menanggapi demonstrasi ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang menolak menaikkan penumpang, kemarin.
"Untuk saat ini belum tepat, masih ada ojek pangkalan, delman, becak, dan angkutan lainnya. Saya jelas tak akan memberikan izinnya," ucap Bupati Garut, Rudy Gunawan, Rabu (19/7/2017) siang.
Rencana kehadiran ojek online di Garut, Jawa Barat, menimbulkan kegaduhan. Para sopir angkutan umum dan ojek pangkalan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tarikan penumpang menjadi resah. "Makanya daripada menimbulkan masalah baru, saya minta jangan masuk Garut dululah," ujarnya.
Rudi menilai, penolakan ratusan sopir angkot itu bukan tanpa alasan. Kehadiran ojek online bakal menimbulkan persaingan baru dan dikhawatirkan memunculkan perpecahan antar warga.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau dilihat dari prosesnya (penolakan), saya tidak mengizinkan dan tidak mau ada konflik yang timbul akibat ojek online ini," kata Bupati Garut.
Saat ditanya mengenai telah terjadinya rekrutmen driver Gojek di Garut, Rudy dengan tegas bakal melarang mereka yang telah bergabung untuk melayani masyarakat. "Janganlah, tunggu dulu saja, lagian izin operasionalnya juga belum ada," katanya.
Sehari sebelumnya, ratusan sopir angkot dari berbagai jurusan di Garut menggelar demonstrasi menolak penumpang. Bahkan, mereka sweeping atau razia ke Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang sebelumnya digunakan proses rekrutmen sopir ojek online Gojek.
Sekretaris Organda Garut, Yudi Nurcahyadi yang langsung menjadi koordinator aksi tersebut, mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan melibatkan para ojek pangkalan, tukang becak, dan delman yang biasa beroperasi di Garut.
"Lihat saja nanti, jika masih ada kegiatan Gojek di Garut, kami akan menggeruduk kantor ini lagi. Kami akan melakukan aksi sweeping besar-besaran," sebut dia.
Saksikan video menarik di bawah ini:
