Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lantaran kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L). Dia membantah jika peningkatan jumlah orang miskin ini disebabkan oleh masalah yang fundamental.
Jokowi menyatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan. Namun kurangnya koordinasi antara kementerian dan lembaga membuat hasil survei yang dilakukan BPS seolah memperlihatkan bahwa upaya pemerintah tidak menunjukkan hasil.
"Ini sebetulnya tahapan-tahapan untuk menuju ke situ (menekan angka kemiskinan) sudah baik, sudah baik. Tetapi, pada saat survei oleh BPS, ini BPS juga saya harapkan kalau melakukan sesuatu berkaitan dengan survei, itu semua kementerian harus ngerti," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Dia mencontohkan, survei yang dilakukan BPS bertepatan dengan terlambatnya penyaluran beras sejahtera (rastra). Akibatnya hasil survei BPS menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan.
Baca Juga
Advertisement
"Sehingga jangan sampai pas pembagian rastranya terlambat, pas itu dilakukan survei. Masalah Itu saja sebetulnya, bukan masalah lain-lain yang fundamental. Kalau kemarin sinkron tidak akan, saya jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu. Hanya keterlambatan rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," jelas dia.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk bisa mengkoordinir bantuan-bantuan sosial yang menjadi program pemerintah secara lebih baik. Dengan demikian diharapkan angka kemiskinan benar-benar bisa diturunkan.
"Saya minta juga semua kementerian, lembaga untuk memberikan perhatian dalam menekan kemiskinan. Dan saya minta Menko untuk mengkoordinasi hal-hal seperti ini. Ini sudah urusan koordinasi saja," tandas dia.
Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang menjadi 27.771,22 juta orang pada Maret 2017 dari 27.764,32 juta orang pada September 2016. Faktor penyebabnya terjadi hambatan dalam distribusi beras sejahtera (rastra) ke rakyat miskin.
Kepala BPS, Suhariyanto atau akrab disapa Kecuk mengungkapkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27.771,22 juta orang. Sedangkan realisasi di September 2016 sebanyak 27.764,32 juta orang. Itu artinya penduduk miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang dalam kurun waktu enam bulan ini.
"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau meningkat 0,01 juta orang dibanding September tahun lalu yang sebanyak 27,76 juta orang," kata Kecuk saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Jika dibanding Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang, jumlah orang miskin di Republik ini turun 240 ribu orang selama setahun ini. "Penurunan jumlah penduduk miskin memang relatif lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.
Sementara dilihat dari tingkat penduduk miskin di Indonesia, dengan jumlah 27.771,22 juta orang miskin di Maret 2017, persentasenya mencapai 10,64 persen atau turun 0,06 poin dibanding realisasi September tahun lalu 10,70 persen. Sedangkan di Maret 2016, tingkat penduduk miskin mencapai 10,86 persen.
"Di Maret ini, tingkat penduduk miskin di desa mencapai 13,93 persen dan di kota 7,72 persen. Jadi memang disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan sangat tinggi," Kecuk menerangkan.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
