Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono tak main-main menindaktegas para pengembang nakal untuk rumah subsidi. Pemerintah akan membentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Sekarang saya ingin masuk ke sana sebagai pengawas. Kan kita yang ngasih FLPP, kita harus melindungi konsumen. Kemarin di Balikpapan, Presiden juga bilang nanti kita bentuk tim pengawas," tegas Basuki di Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Advertisement
Menurut Basuki, selama ini penyaluran FLPP untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui perbankan. Bank kemudian bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan subsidi bagi kalangan MBR.
"Selama ini kan pemerintah tidak masuk, hanya Bank BTN yang mengurus administrasi, berhak atau tidak. Nah sekarang saya mau masuk. Tahun ini saya akan bentuk timnya," ia menjelaskan.
Basuki lebih jauh menuturkan, banyak laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kualitas rumah subsidi. Baru-baru ini, ada laporan dari warga atas praktik culas pengembang nakal yang sudah menerima DP, namun pembangunan rumah tak kunjung terealisasi. Pengembang yang bertanggungjawab pun menghilang.
"Kalau terbukti benar, kita blacklist. Saya harus kerja sama dengan asosiasi, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), dan Real Estate Indonesia (REI). Kemudian saya jadi pengawas teknis, karena saya punya hak untuk itu," tandasnya.
