Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan proses pembebasan lahan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung baru mencapai 55 persen. Namun demikian, progres pembebasan lahan ini tidak akan memengaruhi proses penarikan pinjaman untuk proyek ini.
"Jadi kita membicarakan sudah seberapa besar yang dibebaskan lahan, sudah 55 persen. Iya, betul memang, baru 55 persen," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Advertisement
Namun, dalam rapat terbatas (ratas) hari ini, lanjut Rini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan tersebut.
"Jadi masih ada hal-hal yang pembebasan harus diselesaikan. Jadi, Bapak Presiden menekankan bahwa BPN Kementerian ATR perlu membantu sehingga pembebasan lahan bisa selesai," kata dia.
Namun, Rini menjamin proses pembebasan lahan ini tidak akan memengaruhi proses penarikan pinjaman dari China Development Bank untuk proyek tersebut yang sebesar US$ 4,5 miliar. Hal ini lantaran syarat dari bank tersebut pinjaman bisa cair jika lahan minimal bisa bebas sebesar 53 persen.
"Itu enggak ada masalah karena perjanjian kita dengan China Development Bank kita harus bisa bebas 53 persen, untuk kemudian kita bisa menarik (utang). Jadi, tadi kita juga melaporkan bahwa target kita untuk penarikan bisa kita lakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus," ungkap dia.
Selain soal pembebasan lahan, kata Rini, pemerintah juga berharap proses penetapan lokasi (penlok) segera dirampungkan oleh masing-masing daerah. Untuk DKI Jakarta diharapkan bisa selesai pada akhir Agustus nanti.
"Dan memang ada beberapa hal seperti final penlok di DKI kita harapkan kita dapat akhir bulan ini, yaitu tanggal 31 Agustus. Jadi, tadi dari Gubernur juga sudah ada insyaallah semuanya lancar," tandas dia.
