Liputan6.com, Jakarta - Kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga kini masih belum menemui titik terang. Sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengungkap kasus tersebut.
Mantan Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan, pengungkapan kasus Novel bukan terkait ketidakmampuan penyidik Polri, namun dia melihat ada banyak kepentingan di tubuh internal kepolisian yang mempengaruhi proses penyidikan.
Advertisement
"Sebab itu, Presiden harus bersikap dan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen untuk mengungkap kasus Novel Baswedan," tutur Haris di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Menurut Haris, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) juga penting dibentuk untuk menghindari kepentingan politik atau politik saling sandera yang ada di tubuh internal kepolisian.
"Kemudian Presiden sudah seharusnya dan sepatutnya mengevaluasi kinerja Polri dalam melakukan penyidikan kasus penyerangan Novel Baswedan," ujar dia.
Bagi Haris, sudah ada banyak bukti dan informasi yang dikumpulkan penyidik. Waktu pengungkapan kasus pun sudah terbilang lama yakni 106 hari pasca-penyerangan Novel Baswedan.
"Kami mempercayai bahwa sebenarnya Polri mampu mengungkap kasus Novel Baswedan dengan barang bukti dan informasi yang cukup banyak telah dikumpulkan oleh penyidik. Namun kemampuan pengungkapan kasus justru terhadang oleh kepentingan beberapa kelompok di internal Kepolisian," Haris menandaskan.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK merupakan gabungan sejumlah organisasi dan elemen masyarakat yang prihatin dengan berbagai peristiwa yang menimpa KPK dan penyidiknya. Organisasi itu di antaranya PP Pemuda Muhammadiyah, KontraS, ICW, dan LBH Jakarta.
Saksikan video menarik di bawah ini:
