Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah ingin generasi muda punya kesadaran pajak yang lebih baik. Pentingnya kesadaran pajak harus ditanamkan sejak dini. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memiliki program bernama Pajak Bertutur, yang merupakan salah satu bentuk kampanye program edukasi kesadaran pajak.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar 4 Dody Herawan mengatakan, melalui Pajak Bertutur, seluruh unit kerja Ditjen Pajak di Indonesia secara serempak akan melakukan kegiatan mengajar di tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
"Acara tersebut rencananya akan dilakukan serentak pada jam yang sama dari Sabang sampai Merauke," ujar Dody kepada Liputan6.com.
Baca Juga
Advertisement
Pajak Bertutur akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2017 nanti. Pegawai kantor pajak di seluruh Indonesia akan bergerak ke sekolah dan perguruan tinggi untuk mengajar.
Kabid Humas Kanwil DJP WP Besar) Raden Setyadi Aris Handono menambahkan, Kantor Wilayah DJP WP Besar yang terdiri dari 1 Kanwil dan 4 KPP ditambah 1 KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yaitu KPP Penanaman Modal Asing 5, akan memilih Kota Ende sebagai tujuan Pajak Bertutur dimana 10 Sekolah Dasar dan 1 Perguruan Tinggi akan menjadi lokasinya.
Kota Ende dipilih bukan tanpa alasan, daerah ini dianggap punya nilai historis yang tinggi. Ende adalah tempat di mana ide Pancasila tercetus saat Bung Karno diasingkan.
"Ende juga daerahnya masih remote, kami ingin anak-anak sekolah dasar di Ende dapat memiliki mimpi untuk mendapatkan pendidikan yang baik sampai jenjang perguruan tinggi, dan melalui pajak, negara akan menjamin pelaksanaannya. Jadi itu sebabnya kenapa kami memilih Ende," tambahnya.
Rencananya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengadakan Video Conference pada 3 titik di Indonesia (Ende, Semarang dan Lampung) dan akan berdialog dengan para siswa dan siswi.
Lebih lanjut dikatakan, program ini semacam titik awal upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pajak sejak dini, di level sekolah hingga perguruan tinggi. Ke depan, akan dilakukan juga upaya lain seperti contohnya memasukkan pengetahuan soal pajak ke dalam kurikulum pembelajaran.
