Liputan6.com, Jakarta - Keberadaan PAN di koalisi partai pendukung pemerintah tengah menjadi sorotan. Ini menyusul sikap PAN yang dinilai kerap bertentangan dengan kebijakan yang ditelurkan oleh Jokowi-JK.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pihaknya akan menggelar pertemuan untuk membahas posisi PAN. Pembahasan itu akan dilakukan bersama ketua umum partai pendukung.
Advertisement
"Dialog akan dilakukan. Tentu saja untuk menentukan, apakah sebaiknya tetap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tergantung yang pertama sikap PAN sendiri. Dan yang kedua, pada rapat Ketua Umum Partai Politik yang mendukung Pak Jokowi-JK," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.
Menurut dia, saat ada dukungan terhadap pemerintah, tentu pada tingkat implementasi dan politik, menuntut juga sikap yang sama. Baik dukungan dari DPR maupun di tengah rakyat.
Namun begitu, sikap pertentangan ditunjukkan oleh PAN. Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu, PAN mengambil sikap berbeda dengan partai pendukung pemerintah. Bahkan partai berlambang matahari itu memilih walk out dengan partai oposisi.
"Karena itulah, hal tersebut akan menjadi agenda pembahasan rapat para Ketua Umum Partai Politik pengusung pemerintah dengan Bapak Presiden, untuk menentukan bagaimana sikap seharusnya terhadap persoalan tersebut," tegas Hasto.
Dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan digelar. Hasto hanya menegaskan bahwa rapat itu pasti akan ada. "Tentu saja kami dialogkan. Karena proses bergabungnya Golkar, PPP, dan PAN melalui proses rapat itu," tutur Hasto.
Nantinya, dalam rapat tersebut tak hanya membahas soal nasib PAN saja. Ada juga persoalan lain yang dibicarakan. Di antaranya mengenai seperti Pilkada serentak, program untuk masyarakat Indonesia, dan juga untuk menghadapi Pemilu 2019 yang akan datang.
"Masih banyak agenda yang diperlukan untuk membangun komitmen bersama. Misalnya RUU tentang Perppu Ormas dan tentang (Keterbukaan) Pajak. Itu kan semua memerlukan dukungan mayoritas di DPR," tandas Hasto.
Presiden Evaluasi
PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melihat mana menteri yang sudah bekerja maksimal dan sebaliknya. Namun begitu, PDIP akan melakukan evaluasi tertutup jika diminta oleh presiden.
"Nanti Presiden yang lakukan evaluasi. Evaluasi terkait figur menteri, tentu saja kita lakukan tertutup kalau diminta Presiden. Karena ini menyangkut figur-figur, kita hormati hak politik, kita serahkan kepada Bapak Presiden dalam hal tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ditanya apakah dalam waktu dekat Presiden akan melakukan perombakan kabinet, dia hanya meminta semuanya untuk menunggu. Setelah itu, baru PDIP akan bersikap.
"Ya kita tunggu saja bapak Presiden. Kita berikan tanggapan setelah hal tersebut dilakukan Presiden," ungkap Hasto.
Dia pun enggan mengungkapkan, perkembangan atau situasi terakhir mengenai isu perombakan Kabinet Kerja ini.
"Ya itu hak prerogatif Presiden (Jokowi), yang terpenting kami mendukung apabila sekiranya Presiden ambil keputusan untuk efektivitas kinerja pemerintah," pungkas Hasto.
Saksikan video menarik di bawah ini:
