Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan swasta diberikan porsi yang lebih besar dalam proyek pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menyusul keluhan dari investor yang menilai porsi Badan Usaha Milik Negara terlalu besar dalam proyek-proyek ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan sebenarnya pihaknya bukan bermaksud untuk membuat BUMN mendominasi proyek infrastruktur di dalam negeri. Namun, belajar dari pengalaman, proyek yang kerjakan oleh swasta kadang tak berjalan dengan baik.
Rini mencontohkan pada proyek pembangunan jalan tol. Menurut dia, ada proyek tol di Jawa yang dipegang oleh swasta hingga 20 tahun namun tidak memiliki kemajuan yang berarti.
"Tadi dikatakan peran BUMN sangat besar. Tapi saya menekankan ini di mana? Saya sebut jalan tol itu kan mayoritas khususnya di Jawa izinnya kita beli dari swasta. 20 tahun di pegang swasta tidak di apa-apain. Kita harus beli kembali dari swasta. Kita beli loh itu izin yang kita kasih dari negara, ini kita beli biar selesai Trans jawa," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Menurut Rini, Presiden Jokowi hanya sekedar mengingatkan agar BUMN tidak mengambil semua bagian dari sebuah proyek infrastruktur. Sebagai contoh, subkontraktornya bisa diberikan kepada swasta.
Baca Juga
Advertisement
"Bapak (Jokowi) hanya mengingatkan tolong nanti subkonnya dikasih-kasih ke swasta. Saya katakan iyah Pak, maaf karena kita juga dikejar waktu. Karena kalo izinnya saja beli, pembebasan lahan kan kita harap bisa cepat dipakai supaya cashflow cepat," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi porsi BUMN dalam proyek infrastruktur di dalam negeri. Hal ini menyusul permintaan Bank Dunia yang menginginkan agar pihak swasta mendapatkan porsi yang lebih besar pada proyek infrastruktur di Tanah Air.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan keluhan dari investor swasta terkait porsi BUMN yang dinilai terlalu besar.
"Peran BUMN yang dianggap terlalu besar. Banyak sekali. Menurut beliau (Jokowi), beliau mendengarkan dari semua dari investor, misalnya BUMN, mendapatkan penugasan, yang mengerjakan anak perusahaannya, cucu perusahaannya," ujar dia dalam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (27/7/2017).
Dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, lanjut Basuki, Presiden Jokowi juga mendapatkan keluhan yang serupa. Bahkan Kim meminta agar pemerintah Indonesia memberikan porsi yang lebih besar pada swasta. "World Bank meminta supaya swasta diberikan ruang yang sama," lanjut dia.
Namun menurut Basuki, hal ini akan terus ditindaklanjuti pemerintah. Sebab Menteri BUMN Rini Soemarno juga belum memiliki data yang pasti terkait porsi BUMN di proyek infrastruktur.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
